Page 3 (data 61 to 90 of 129) | Displayed ini 30 data/page
<< PREV 1 2 3 4 5 NEXT >>

61	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-42
Analisis Tingkat Kekompakkan Kota (Urban Compactness) di Kawasan Perkotaan Samarinda Ayu Dia Chaerani (a*), Achmad Ghozali (b) a) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia. *ayudiachaerani30[at]gmail.com b) Land Management, Teschnische Universitat Berlin, Germany Abstract Perkembangan kota terjadi secara pesat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang sejalan dengan permintaan akan lahan diperkotaan. Kota Samarinda yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur, memiliki jumlah penduduk terbesar di Pulau Kalimantan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,688%. Dampak negatif yang muncul dari tingginya jumlah penduduk dan lahan terbangun pada Kota Samarinda yang tidak diimbangi dengan kemampuan pelayanan kota dalam menyediakan ruang di kawasan perkotaan membawa permasalahan pada perubahan fungsi lahan hijau menjadi permukiman seperti yang terjadi di kawasan permukiman Sempadan Sungai Karang Mumus. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda adalah dengan upaya pendekatan reaktif seperti relokasi atau resettlement. Namun pemerintah Kota Samarinda belum melakukan pendekatan secara spasial sebagai upaya preventif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, disusunlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kekompakkan kota yang terjadi di Kawasan Perkotaan Samarinda. Sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sasaran pertama yaitu menganalisis nilai variabel kepadatan, penggunaan lahan campuran, transportasi publik, dan keterjangkauan askesibilitas dengan metode analisis statistik kuantitatif. Sasaran kedua yaitu menganalisis tingkat kekompakkan kota di Kawasan Perkotaan Samarinda dengan metode analisis overlay GIS. Hasil sasaran pertama adalah nilai, skor, dan tipologi setiap variabel kekompakkan kota di Kawasan Perkotaan Samarinda. Hasil sasaran kedua adalah nilai skor kekompakkan kota dengan skor tertinggi terjadi di Kelurahan Bugis dan skor terendah terjadi di Kelurahan Gunung Lingai dengan tren tipologi kekompakkan semakin menuju kawasan pusat perkotaan, tingkat kekompakkan kota akan semakin tinggi pada Kawasan Perkotaan Samarinda. Keywords: Penduduk, kepadatan, kekompakkan kota Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Ayu Dia Chaerani)

62	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-48
Analisis Perubahan Suhu Permukaan Darat Kota Balikpapan Periode Tahun 2013-2022 (a*) Zahratu Annisa, (b) Achmad Ghozali a*) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan *Corresponding author: zahratuannisa45[at]gmail.com b) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan , Institut Teknologi Kalimantan Abstract Pembanguan yang semakin pesat di Kota Balikpapan setiap tahunnya dengan peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi yang dimana adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu faktor pertambahan penduduk di Kota Balikpapan sehingga Kota Balikpapan menjadi sasaran utama bagi pendatang karena kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten PPU serta Kota Balikpapan memiliki fasilitas yang memadai. Pertambahan penduduk tersebut menyebabkan perubahan alih fungsi lahan yang dimana bertambahnya lahan terbangun dan berkurangnya lahan hutan. Perubahan alih fungsi lahan tersebut berdampak pada suhu permukaan darat di Kota Balikpapan, suhu menjadi salah satu parameter perubahan iklim. Suhu permukaan darat merupakan suhu lapisan terluar permukaan bumi yang digambarkan oleh piksel dengan jenis permukaan yang berbeda-beda. BMKG menyatakan bahwa suhu permukaan tertinggi di Indonesia tercatat pada Provinsi Kalimantan Timur dengan kenaikan sebesar 0,95 derajat celcius per dekade atau per sepuluh tahun sehingga terdapat kecenderungan peningkata suhu yang cukup signifikan di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui distribusi suhu permukaan darat di Kota Balikpapan yang diperoleh dengan cara analisis spasial dengan tujuan untuk mengukur bagaimana perubahan suhu permukaan darat di Kota Balikpapan selama 10 tahun terakhir yakni tahun 2013-2022. Metode untuk mendapatkan suhu permukaan darat menggunakan analisis Land Surface Temperature (LST) dengan bantuan software QGIS dengan tools SCP (brightness temperature) melalui input citra satelit landsat 8 yang dilakukan secara per tahun yakni tahun 2013-2022 untuk mengetahui distribusi suhu permukaan darat di Kota Balikpapan selama sepuluh tahun terakhir yang ditinjau secara luas suhu permukaan pada masing-masing kategori yakni suhu rendah, sedang, dan tinggi. Perubahan suhu permukaan darat ditinjau per lima tahun yakni perubahan suhu tahun 2013-2017 dan perubahan suhu tahun 2017-2022 dengan menghitung selisih luas suhu permukaan darat antara kedua tahun tersebut. Ditemukan dari hasil pengolahan bahwa distribusi suhu permukaan darat di Kota Balikpapan tahun 2013-2022 ditinjau secara luas per kategori suhu, suhu permukaan darat didominasi oleh suhu rendah (<23 derajat celcius) yang berada di wilayah pinggiran kota dan suhu sedang (23-30 derajat celcius) berada di wilayah perkotaan. Perubahan suhu permukaan darat mengalami kenaikan pada tahun 2013-2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2017-2022. Keywords: Kota Balikpapan, suhu permukaan darat, tahun Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Zahratu Annisa)

63	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-50
Evaluasi Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sektiar Jalan Lingkar I dan II Kota Manado Michael Matthew, Fela Warouw, Steven Lintong Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas SamRatulangi, Manado Abstract Perluasan jaringan infrastruktur transportasi di Kota Manado diimplikasikan oleh pembangunan Jalan Lingkar I dan II. Hal tersebut turut menjadi sebab terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang dan perubahan fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perubahan kerapatan vegetasi dan bangunan, menganalisis perubahan tata guna lahan serta karakteristik perubahannya selama 10 tahun terakhir, serta melihat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah kawasan sekitar Jalan Lingkar I dan II Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan nilai NDVI dan NDBI, metode analisis overlay, dan metode analisis deskriptif. Hasil identifikasi perubahan kerapatan vegetasi dan bangunan diperoleh kerapatan vegetasi sangat rapat menurun sejalan dengan kerapatan bangunan non terbangun yang diikuti pertambahan lahan terbangun. Perubahan tata guna lahan terjadi di setiap segmen dengan pertambahan terluas di segmen 5 sebesar 116,65 Ha. Terdapat pemanfaatan lahan terbangun yang tidak mempertahankan bentang alam dan karakteristik topografi lahan. Hasil analisis overlay pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana pola ruang pada kawasan sekitar Jalan Lingkar I dan II Kota Manado, didapati 3497,34 Ha (56,38%) lahan sudah sesuai, 2306,46 Ha (37,18%) lahan belum sesuai, dan 399,17 Ha (6,44%) lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Keywords: Pemanfaatan Ruang: Jalan Lingkar I dan II- Kota Manado- Kerapatan Vegetasi dan Bangunan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Fela Warouw)

64	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-57
Penilaian Sensitivitas Ekologi pada Kawasan Riverside Kahayan Hilir Nisa Mawaddah (1*), Achmad Ghozali (2), Miswar Ariansyah (3), Devi Nur Fadhillah (4), Dian Ameliana Putri (5) 1) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan. *08191053[at]student.itk.ac.id 2) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan. 3) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan. 4) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan. 5) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan. Abstract Kalimantan Tengah terkenal dengan julukannya sebagai ^kota seribu sungai^. Dilintasi oleh sungai-sungai besar meliputi Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Arut, Sungai Lamandau. Pada Kab. Pulang Pisau, dilintasi oleh satu sungai besar yaitu Sungai Kahayan sepanjang 526 km yang mana dalam penelitian ini berfokus pada sepanjang Sungai Kahayan Hilir. Terindikasi adanya permukiman dan industri di sekitar sempadan sungai, yang mana melanggar batas minimal serta adanya dugaan pencemaran air dari sisi ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai sensitivitas ekologi Kawasan Riverside Kahayan Hilir. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa survey literatur dan survey dokumentasi. Analisis yang dilakukan untuk identifikasi sensitivias ekologi yaitu identifikasi secara spasial pada ArcGIS dan skoring. Dimana hasil penelitian menujukkan bahwa mayoritas seluruh kawasan ersensitivitas ekologi sedang dan tinggi di sepanjang sungai dan kawasan sempadan sungai, sehingga perlu adanya pembenahan secara ekologis. Keywords: Riverside, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Sensitivitas Ekologi, Pola Ruang Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nisa Mawaddah)

65	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-58
Pertumbuhan dan Perubahan Tutupan Lahan Kota Surabaya Menggunakan Teknologi GEE Agung Bayu Nugroho 1,*, Abdul Wahid Hasyim 2, Brian Christiawan 3 1 Program Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Brawijaya. 2 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. 3 Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Abstract Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya urbanisasi, banyak terjadi transformasi lahan pada kota tersebut terutama pada wilayah yang mengarah ke arah luaran kota. Keadaan tersebut menjadikan perlu untuk dilakukan pengamatan terhadap perubahan tutupan lahannya. Selain itu perlu juga dilakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kotanya terutama terutama jika dilihat dari titik pusat kotanya. Dalam hal ini, pengamatan akan dilakukan dengan bantuan teknologi penginderaan jauh dengan memanfaatkan platform Google Earth Engine (GEE). Citra yang digunakan untuk pengamatan perubahan tutupan lahan menggunakan citra Landsat 8 dan Landsat 9 yang diakses melalui GEE. Hasil dari pengklasifikasian yang didapat akan dilakukan analisa multi-ring buffer yang diikuti dengan metode Shannon^s Entropy untuk melihat pertumbuhan kota dan Density Index untuk melihat tingkat kekompakkan dari kota tersebut. Selain itu, pengkomparasian tutupan lahan terbangun terhadap produk perencanaan yang ada juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Keywords: pertumbuhan kota, perubahan tutupan lahan, google earth engine Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Agung Bayu Nugroho)

66	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-86
Penataan Pesisir Berdasarkan Pendekatan Coastal Vulnerability Index (CVI) Kabupaten Bulukumba Harry Hardian Sakti (a*), Yan Radhinal (a), Andi Idham Asman (a), Muhammad Fakhruddin (b) a) Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik/Universitas Muhammadiyah Bulukumba b) Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik/Universitas Muhammadiyah Bulukumba Abstract Wilayah pesisir merupakan suatu wilayah yang sangat dinamis karena merupakan peralihan antara daratan dan lautan. Kedinamisan wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya ancaman kerentanan terhadap bencana iklim. Kondisi ini kemudian berdampak pada perubahan topografi pantai hingga kerusakan wilayah pemukiman. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba ini bertujuan untuk menganalisis indeks kerentanan pesisir Kabupaten Bulukumba dan menganalisis model penataan pesisir berdasarkan pendekatan indeks kerentanan pesisir. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, survei lapangan, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis spasial, deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai indeks kerentanan pesisir di Kabupaten Bulukumba 3,5-12,5. Berdasarkan hal tersebut maka rekomendasi model penataan ruang mengadopsi konsep adaptasi pada zonasi wilayah yang terjustifikasi memiliki indeks kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bencana iklim. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dalam merumuskan dokumen perencanaan pesisir berbasis pada pertimbangan aspek ancaman bencana iklim. Keywords: pesisir, coastal vulnerability index, penataan ruang Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Harry Hardian Sakti)

67	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-102
Eksplorasi Pola Agglomerasi Lokasi Online Food Merchant (Studi Kasus: Kota Bandung) Maya Safira- Hafiyyan Hilmy Fawwaz- Azwan Nazamuddin- Hanafi Kholifatul Iman- Petrus Natalivan- Nurrohman Wijaya Institut Teknologi Bandung Abstract Perkembangan TIK memicu perubahan pada berbagai hal termasuk pemilihan lokasi bertempat tinggal dan berusaha. Dampak TIK pada pemilihan lokasi tempat usaha, khususnya pada Online Food Merchant (OFM) di Indonesia belum banyak dilakukan. Pada hal pemilihan lokasi bisnis, perkembangan TIK dapat memicu terjadinya aglomerasi, urban sprawl, ataupun perubahan kebiasaan pelaku bisnis. Untuk mengantisipasi dampak TIK pada sebaran lokasi bisnis, penelitian ini berfokus melihat pola aglomerasi dari OFM di Kota Bandung dan faktor-faktor spasial yang memengaruhinya. Data fasilitas yang digunakan diakuisisi melalui teknik web-scrapping location. Penelitian ini membandingkan metode Agglomeration Index dan Facility Densities untuk melihat pola aglomerasi OFM. Hasil analisis menunjukkan bahwa OFM di Kota Bandung tersebar merata di seluruh penjuru kota dengan kecenderungan teraglomerasi pada skala keluarahan. Aglomerasi OFM tidak hanya terjadi di tengah kota namun juga di pinggiran kota. Dengan menggunakan Geographically Weighted Regression, ditemukan bahwa faktor yang signifikan memengaruhi aglomerasi OFM adalah faktor aksesibilitas, demografi, sosial-ekonomi, dan lingkungan. Keywords: Aglomerasi, Online Food Merchant, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kota Bandung Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Maya Safira)

68	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-129
Analisa Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan dan Kebijakan Tata Ruang yang Berlaku di Kawasan perkotaaan Tanjung Redeb Barat Dwi Fitrianingsih (a*), Hanafi Seftian (b), Muhammad Gusri Arfandi(c), Zulfikri Arba Febrian (d) a) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. *dwi[at]umberau.ac.id b) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. c) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. d) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. Abstract Tanjung Redeb Barat merupakan wilayah perkotaan yang berada di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Wilayah Tanjung Redeb Barat terdiri dari Kelurahan Gunung Panjang dan Kelurahan Sei Bedungun, yang memiliki kondisi fisik lingkungan yang strategis, yaitu dominan dataran rendah. Pada wilayah ini terdapat banyak pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertambangan, dimana hal tersebut merupakan indikasi alih fungsi lahan dan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, dalam hal ini adalah Rencana Pola Ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Berau tahun 2016-2036. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisa kuantitatif, dengan tahapan (1) mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting di wilayah studi, (2) menganalisa kemampuan lahan, (3) menganalisa kesesuaian pemanfaatan lahan dengan kemampuan lahan, (4) menganalisa kesesuaian pemanfaatan lahan dengan kebijakatan tata ruang yang berlaku. Hasil dari Analisa ini menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan kemampuan lahan, serta adanya ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan lahan untuk dapat lebih tertata rapi dengan mempertimbangkan kemampuan lahan serta kebijakan tata ruang yang berlaku gunan memaksimalkan potensi lahan yang ada di wilayah tersebut. Keywords: Tanjung Redeb Barat- Kemampuan Lahan- Kesesuain Lahan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Dwi Fitrianingsih)

69	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-130
Rekomendasi Arahan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Tanjung Redeb Barat Dwi Fitrianingsih (a*), Legino (b), Feni Artanandra Putri (c) a) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. *dwi[at]umberau.ac.id b) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. c) Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Teknik dan Konservasi/Universitas Muhammadiyah Berau. Abstract Arahan kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah studi Tanjung Redeb Barat adalah arahan pengembangan kegiatan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Tanjung Redeb Barat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai dengan akhir tahun perencanaan dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui survey sekunder dengan melakukan tinjauan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan kebijakan penataan ruang. Dari analisis yang dilakukan, Penelitian ini mendapati bahwa kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Tanjung Redeb Barat merupakan perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan dan sekitarnya yang meliputi pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan transportasi darat, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan energi kelistrikan dan pusat jaringan telekomunikasi yang tersebar di beberapa Wilayah yang terdapat pada lokasi studi Tanjung Redeb Barat. Dari hasil penilitian, terdapat beberapa poin rekomendasi yang dihasilkan, yaitu 1) Pengembangan secara berkelanjutan, pengembangan wilayah studi Tanjung Redeb Barat harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan sarana prasarana. 2) Pemanfaatan potensial, rekomendasi arahan kegiatan pemanfaataan ruang harus didasarkan pada identifikasi potensi yang ada, seperti sumber daya alam dan keunggulan sektor di wilayah studi Tanjung Redeb Barat. 3) Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dasar, pembangunan berkelanjutan memerlukan peningkatan infrastruktur dasar yang akan membantu mendukung pertumbuhan potensial dan sektor unggul serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di wilayah studi Tanjung Redeb Barat. Dengan adanya rekomendasi arahan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah studi Tanjung Redeb Barat dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang yang maksimal dan efisien dalam aspek tata ruang wilayah perkotaan, khususnya bagi wilayah studi Tanjung Redeb Barat dan wilayah sekitarnya. Diharapkan bahwa rekomendasi ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan khususnya di wilayah studi Tanjung Redeb Barat. Keywords: Pemanfaatan ruang, Pembangunan berkelanjutan, PKW, Rekomendasi-arahan, Tanjung Redeb Barat Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Dwi Fitrianingsih)

70	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-135
Pemodelan Agregat Bangkitan dan Tarikan Perjalanan antar Zona akibat Dampak Pembangunan Investasi Skala Besar Ibnu Syabri1,3*, Arief Budiman2, Puspita Dirgahayani3 1Program Studi Magister Transportasi/SAPPK/Institut Teknologi Bandung. 2Program Studi Teknik Sipil/Fakultas Teknk/Universitas Taruma Negara. 3Program Studi Wilayah dan Kota/SAPPK/Institut Teknologi Bandung. *Corresponding author: syabri[at]itb.ac.id Abstract Dampak positif industri berskala besar tidak hanya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik bangunan, fasilitas sosial dan umum, dan pengembangan teknologi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan turunan industri baru, industri hilir, dan juga membuka kesempatan kerja yang luas, dan mendorong terjadinya perubahan guna lahan pada wilayah dimana industri tersebut berada. Di sisi lain, dampak dari jenis industri ini juga menyumbangkan aspek negatif misalnya persoalan sosial, lingkungan, ekonomi, dan khususnya persoalan transportasi yang menciptakan perubahan pola permintaan perjalanan yang menyebabkan kemacetan atau penundaan waktu perjalanan akibat jaringan dan infrastruktur transportasi kelebihan beban. Makalah ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan faktor-faktor atau parameter-parameter tentang pola agregat perjalanan pekerja dan individu antar zona kecamatan dalam wilyah provinsi sebagai akibat dampak pembangunan dan pengembangan industri skala besar. Akan tetapi pemerintah daerah seperti provinsi-provinsi di Indonesia selalu dihadapkan dengan persolan ketiadaan data terkini atau ^uptodate^ mengenai data permintaan perjalanan yang akurat dan andal yang diperlukan khususnya untuk menyusun kebijakan transporasi akibat dampak pembangunan kawasan industri skala besar. Tentunya ketiadaan data ini akan menghambat pemerintah daerah untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem transportasi secara efektif. Salah satu data yang penting dalam menyusun perencanaan sistem transportasi, tapi paling sulit dan mahal diperoleh adalah data agregat perjalanan pekerja yang disusun dalam bentuk MAT (Matrik Asal Tujuan), yaitu data agregat volume bangkitan dari zona asal dan tarikan ke zona tujuan perjalan. Metode konvensional yang lazim dipergunakan untuk mendapatkan MAT dilakukan melalui survei wawancara rumah tangga atau survei wawancara di tepi jalan. Survei tersebut biasanya memerlukan biaya yang besar, tenaga surveyor yang banyak, dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Berbeda dengan metoda yang telah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu. Makalah ini menawarkan sebuah pendekatan baru yang memungkinkan pemerintah daerah dapat memperoleh data MAT terkini yang sesuai dengan karekteristik demography, ekonomi, dan fisik wilayah kajian. Pendekatan baru yang ditawarkan dalam membentuk sebuah MAT adalah dengan pemodelan dan sumulasi berdasarkan (1) analisis dampak ekonomi dan tenaga kerja dengan menggunakan Tabel Input-Output dan (2) analisa bangkitan dan tarikan perjalanan dengan memodifikasi Model Lowry. Dengan memodifikasi Model Lowry, penelitian berhasil menemukan cara menghasilkan dua buah faktor atau parameter kunci, yaitu faktor atau parameter penentu bangkitan dan tarikan, yaitu (1) parameter beta, pekerja utama (basic sector) dan, (2) parameter mikron, pekerja pendukung (service sektor). Dengan menggunakan kasus studi pergerakan 155 zona kecamatan dalam provinsi banten diperoleh sebuah MAT Banten dengan besaran beta sebesar 1,72 dan mikron sebasar 0,31. Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan hasil analisa dampak ekonomi industri skala besar dengan analisa Input-Output serta memodifikasi model Lowry telah diperoleh sebuah alaternatif kerangka kerja dalam memahami dinamikadampak spasial pembangunan wilayah dan transportasi dalam wilayah kajian. Dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara penggunaan lahan, transportasi, dan faktor ekonomi, model tersebut berkontribusi pada pemahaman kita tentang pertumbuhan wilayah, desentralisasi pekerjaan, dan permintaan perjalanan di wilayah kajian. Keywords: : industri skla besar, matrik asal tujuan, model agregat perjalanan, modified lowry model Share Link | Plain Format | Corresponding Author (ibnu syabri)

71	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-140
Identifikasi Potensi dan Masalah Kampung Gunung Tabur Melalui Rapid Rural Appraisal Wahyu Atiq Widiantoro, Arkam Universitas Muhammadiyah Berau Abstract Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji isu terkait potensi dan permasalahan di Kampung Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kampung gunung Tabur dalam perjalanannya tentu memiliki kedua hal tersebut. Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan metode Rapid Rural Appraisal atau RRA dimana metode ini menggunakan proses belajar yang intensif untuk mengidentifikasi dan memahami keadaan masyarakat kampung yang dilakukan secara cepat dan berulang. Keunggulan dari penggunaan metode ini bisa menjangkau daerah penelitian yang lebih luas dengan waktu singkat agar didapatkan hasil informasi yang luas. Dalam menggunakan metode ini, hasil informasi yang didapatkan terbatas sesuai data yang diperlukan dalam tujuan penelitian, tetapi dikerjakan secara lebih mendalam dengan menulusuri sumber datanya sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai suatu hal. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui ada potensi-potensi yang dimiliki yaitu wilayah yang berdampingan dengan dua sungai yaitu Sungai Segah dan SungaiKelay memudahkan dalam pemanfaatan air sungai dalam berbagai kegiatan baik perekonomian maupun kebutuhan masyarakat kampung, maupun berkegiatan antar wilayah melalui jalur air. Banyaknya lahan terbuka membuat peluang yang cukup besar bagi masyrakat setempat dalam mengembangkan perekonomian dalam sektor pertanian, yang dimana hasil dari pertanian dapat dijual oleh para petani lokal ke luar wilayah. Fasilitas pendidikan yang lengkap dari tingkat TK hingga SMA juga telah mencukupi dalam pemenuhan mutu pendidikan sehingga dapat munjang sumber daya manusia. Permasalahan yang dihadapi yaitu Masih rendahnya minat masyarakat dalam melakukan dan mengembangkan usaha lokal yang dapat menunjang perekonomian kampung mereka. Selanjutnya adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman warga kampung dalam memaksimalkan keterampilan penggunaan sarana teknologi yang jika dimaksimalkan bisa menjadi salah satu metode mempromosikan kampung tersebut. Selain itu juga masih belum maksimalnya pengelolaan potensi-potensi kampung dengan baik. Berdasarkan ragam potensi dan permasalahan tersebut, perlu adanya memberikan pendampingan dan media yang memadai bagi masyarakat dalam mengelola potensi yang ada, agak masyarakat setempat dapat terfasilitasi dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan yang mendatangkan aspek positif dan bersifat membangun bagi kampung. Selain itu juga perlunya memaksimalkan komunikasi dan kerjasama antara pemerintah kampung dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta yang tentunya dapat memaksimalkan kondisi keuangan kampung. Keywords: Potensi dan Masalah, Pengembangan Kampung, Rapid Rural Appraisal Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Wahyu Atiq Widiantoro)

72	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-147
MODEL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) YANG BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Widyasari Her Nugrahandika, Prof Bakti Setiawan, Retno Widodo Dwi Pramono, Ph.D. PROGRAM DOKTOR PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA Abstract Penyediaan perumahan masih menjadi permasalahan bagi pemerintah di berbagai negara di dunia (Bah et al., 2018- Tibaijuka, 2009). Aksesibilitas terhadap lahan ditengarai menjadi penghambat dalam penyediaan perumahan. Pembangunan properti di area perkotaan terutama yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta turut berperan dalam meningkatkan harga lahan (Ambrose, 1994). Selain itu, meningkatnya tren investasi perumahan dan kepemilikan rumah kedua di kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi memperdalam ketidaksetaraan dalam akses ke perumahan dan kekayaan yang terkait dengan perumahan (Gurran & Bramley, 2017). Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan semakin terpinggirkan dalam pemenuhan kebutuhan perumahannya. Strategi-strategi yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan MBR seringkali belum menjamin keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi model eksisting pada penyediaan tanah untuk perumahan MBR di Perkotaan Yogyakarta yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena memiliki kelembagaan yang khusus dalam hal pemerintahan, budaya dan pengaturan pertanahan yang dianggap lebih menjamin keberlanjutan dibandingkan di daerah lain. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dengan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah, Bappeda, PU-PR, BPN, Pengembang, Asosiasi Pengembang Rumah Bersubsidi (APERSI), Asosiasi Real Estate (REI), dan Keraton Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan menggunakan kerangka keberlanjutan dan analisis dilakukan dengan kualitatif. Hasil studi awal ditemukan beberapa model penyediaan lahan untuk perumahan MBR. Dari model-model yang ditemukan sementara, beberapa dianggap belum memenuhi aspek keberlanjutan. Temuan ini memberikan referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan juga praktisi industri untuk mengembangkan program perumahan yang terjangkau secara berkelanjutan. Hal ini membantu mencapai pembangunan berkelanjutan pada skala regional. Keywords: land for housing, low income housing, SSM, model Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Widyasari Her Nugrahandika)

73	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-148
The Dynamics of Land Cover Change and Level of Sustainable Development in Depok City, West Java Vely Brian Rosandi (ab), Andrea Emma Pravitasari (ab*), Andra Septina Rachendra (a) a) Division of Regional Development Planning, Department of Soil Science and Land Resources, Faculty of Agriculture, IPB University, Bogor 16680, Indonesia. b) Center for Regional System Analysis, Planning, and Development (CRESTPENT), IPB University, Bogor 16127, Indonesia Abstract As part of the Jabodetabek Metropolitan area, Depok City continues to experience rapid physical changes. The development that has occurred in Depok City since 2000 has impacted land cover changes. On the one hand, the massive development of Depok City has increased the level of the economy. However, this massive development has also caused a decline in environmental quality and threatened environmental sustainability. This research aims to determine future changing trends through predictions of land cover and the level of sustainable development in Depok City. Trends in land cover changes in Depok City were carried out using the overlay method on ArcGIS software using land cover data for 2000, 2009, and 2019 sourced from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Land cover changes were predicted in 2039 using the Land Change Modeler (LCM) analysis method with a business-as-usual (BAU) scenario. Meanwhile, sustainability status is analyzed using the Rapfish Multidimensional Scaling (MDS) method using data/attributes from economic, social, and environmental dimensions. The research results show a change in the land cover in Depok City from 2000 to 2019, dominated by dry land farming to residential areas. From 2009 to 2019, Depok City was dominated by settlements, while four other types of land cover, including water bodies and dry land agriculture, experienced an increase, while mixed dry land and rice field agriculture experienced a decrease. Some open land is expected to experience a significant decline by 2039, while residential areas will continue to increase. The results of the MDS Rapfish analysis show that sub-districts in Depok City have different sustainability statuses, both in economic, social, and environmental dimensions. Keywords: Land Cover Change, Sustainability, Built-Up Area, Land Change Modeler, Rapfish Multidimensional Scaling Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Vely Brian Rosandi)

74	PENDIDIKAN PERENCANAAN INOVATIF DAN CERDAS	ABS-124
Pendidikan Real Estat Untuk Mendukung Kompetensi Perencana Kota di Indonesia Regina Suryadjaja, Meryriana Kesuma Universitas Tarumanagara Abstract Perencanaan dan pengembangan perkotaan di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan jaman dan perkembangan global. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki sejumlah proyek pengembangan strategis, terutamanya adalah Ibukota Negara atau IKN yang merupakan proyek pemindahan ibukota dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Proyek besar dan ambisius yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari campur tangan perencana wilayah dan kota. Melihat perkembangan tersebut, maka semakin tinggi tantangan perencana dalam keterlibatannya dengan proyek-proyek tersebut. Bukan hanya proyek strategis saja, tetapi kegiatan dasar seperti perencanaan tata ruang, pengembangan transportasi sampai dengan pengembangan perumahan dan kawasan industri, menjadi salah satu kegiatan yang ditangani dan bahkan biasanya dipimpin oleh Perencana Wilayah dan Kota. Kebutuhan yang tinggi akan perencana kota sebagai salah satu profesi yang terlibat dalam proyek-proyek strategis tersebut, memerlukan adanya kompetensi tambahan untuk mendukung profesi perencana dalam penanganan kegiatan proyek-proyek tersebut. Perencana harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keberlanjutan, transportasi, infrastruktur, permukiman, dan lingkungan untuk menciptakan kawasan yang berkualitas dan fungsional. Salah satu keilmuan yang dapat mendukung perencana dalam meningkatkan kompetensinya dalam penanganan proyek strategis pengembangan wilayah dan kota adalah keilmuan di bidang pengembangan Real Estat. Pendidikan Real Estat yang masih sangat jarang di Indonesia kini mulai dikenal dan dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia. Tulisan ini mencoba membuat integrasi antara pendidikan real estat dan perencanaan kota khususnya, menjadi salah satu keilmuan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi perencana wilayah dan kota. Beberapa pemahaman mendalam tentang Real Estat yang dapat mendukung kompetensi perencana seperti pemahaman Pasar Real Estat, tren permintaan dan penawaran, pemahaman terkait manajemen/pengelolaan properti yang dapat membantu perencana dalam merencanakan dan mengelola penggunaan lahan secara efisiensi, mengidentifikasi peluang pembangunan serta mengantisipasi kemungkinan perubahan yang akan terjadi di Kawasan Perkotaan bisa menjadi komplementer yang baik bagi para perencana kota di Indonesia. Dalam penulisan ini, dibutuhkan juga masukan dari profesi perencana wilayah dan kota untuk membuat mapping keilmuan khususnya di bidang Real Estat yang secara praktis dilakukan dalam pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan dari seorang perencana wilayah dan kota. Penulisan ini juga akan melakukan analisis benchmarking dari sekolah-sekolah Real Estat yang berbasis ilmu perencanaan kota di beberapa negara untuk melihat integrasi kurikulum dan kompetensi yang dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut. Harapan dari penulisan ini, dapat mengembangkan kompetensi perencana di Indonesia dengan memasukkan kurikulum Pendidikan Real estat yang semakin lama semakin dibutuhkan pada sekolah-sekolah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Keywords: kompetensi, perencana wilayah dan kota, pendidikan real estat Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Regina Suryadjaja)

75	PENDIDIKAN PERENCANAAN INOVATIF DAN CERDAS	ABS-149
Inovasi Magang Desa: Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Tata Ruang Desa Singodutan, Kabupaten Wonogiri Nur Miladan, Tendra Istanabi, Kusumastuti, Rizon Pamardhi Utomo, Almira Nur Aryani Putri Universitas Sebelas Maret Abstract Pembangunan perdesaan di Indonesia menjadi isu penting pada decade terakhir. Kondisi ini ditandai dengan kemunculan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan penyediaan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sejak tahun 2015. Pemerintah nasional berharap bahwa percepatan pembangunan perdesaan terjadi dalam mengimbangi pembangunan perkotaan. Hal ini diharapkan tidak hanya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, namun juga pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan perdesaan diupayakan sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah desa. Seringkali, hal tersebut sulit diimplementasikan karena hambatan-hambatan perspektif spasial. Perencanaan tata ruang desa diharapkan dapat mengantisipasi hambatan tersebut. Dari kasus Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, artikel ini berupaya mengekplorasi isu-isu proses perencanaan partisipatif dan perencanaan substantif dalam penyusunan rencana tata ruang desa, serta inovasi pembelajaran perencanaan di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penyusunan rencana tata ruang desa ini melibatkan peranan akademisi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret. Artikel ini mengungkapkan bahwa pendekatan partisipatif membutuhkan keterlibatan penuh dari pemerintah lokal dan komunitasnya, dan juga intervensi aktif dari akademisi. Masa pandemi menyebabkan keterlibatan aktif dari akademisi terhambat. Selain itu, Rencana Tata Ruang Singodutan seharusnya mempertimbangkan keterhubungan dengan desa-desa sekitarnya. Keywords: inovasi pendidikan, magang desa, rencana tata ruang desa, pembangunan perdesaan, pendekatan partisipatif Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nur Miladan)

76	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-4
Analisis Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Firdaus, Didiet Haryadi Hakim, Muhammad Nurhidayat Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Makassar Abstract Bencana merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat baik oleh faktor alam maupun non alam yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan dan dampak psikologi. Dalam kajian kebencanaan hal utama yang dilakukan adalah melakukan penilaian tentang risiko bencana, yakni perhitungan tentang tingkat kerusakan dan kerugian dari suatu kejadian atau peristiwa bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas gempa bumi, mengetahui tingkat risiko bencana gempa bumi dan pengurangan risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Mimika. Metode Analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif komparatif untuk menyimpulkan tingkat risiko bencana gempa bumi. Pengambilan data dilakukan melalui pengukuran parameter, survei lapangan dan analisis data sekunder. Analisis data menggunakan perangkat sistem informasi geografis (SIG) dan tabel analisis bersumber dari aturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 yang di modifikasi oleh penulis berdasarkan kondisi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) tingkat ancaman gempa bumi di Kabupaten Mimika yang memiliki kategori tinggi terdapat di Distrik Amar, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Baru (2) tingkat kerentanan gempa bumi di Kabupaten Mimika masuk dalam kategori tinggi, (3) indeks kapasitas seluruh wilayah Kabupaten Mimika termasuk dalam kapasitas dengan kategori rendah, (4) risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Mimika yang memiliki kategori tinggi terdapat di Distrik Amar, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Baru, dan (5) pengurangan risiko bencana gempa bumi yaitu harus tersedianya jalur dan tempat evakuasi yang jelas, serta pemerintah daerah perlu memperhitungkan wilayah yang masuk dalam zona bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan melakukan perancangan dan perencanaan infrastruktur tahan gempa, sedangkan upaya pencegahan berupa edukasi kebencanaan dari sekolah-sekolah, tokoh masyarakat, serta simulasi kebencanaan secara berkala dan berkesinambungan yang di implementasikan dalam bentuk peraturan daerah Keywords: risiko bencana, gempa bumi, mimika Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Firdaus Firdaus)

77	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-7
Alternatif Pengembangan Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahannya di Kecamatan Sanga-Sanga Tedi Restiyandi (a*), Ajeng Nugrahaning Dewanti (b) a) & b) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan, Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan 76127, Indonesia *tedirestiyandi90[at]gmail.com Abstract Potensi tambang batubara di Kecamatan Sanga-Sanga cukup besar dengan persentase luas IUP mencapai 65% dari luas wilayah Kecamatan Sanga-Sanga (Dinas ESDM Kaltim, 2018). Namun Kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan secara masif telah meninggalkan lahan bekas tambang yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan pengembangan lahan bekas tambang berdasarkan karakteristik lahan bekas tambang dan tingkat kekritisan lahannya guna meningkatkan kembali daya dukung lahan bekas tambang. Tingkat kekritisan lahan bekas tambang dianalisis menggunakan SIG dengan teknik overlay dengan hasil Sangat Kritis (SK), Kritis (K), Agak Kritis (AK), dan Potensial Kritis (PK). Kemudian kriteria dan alternatif pengembangan lahan bekas tambang berdasarkan tingkat kekritisannya dianalisis menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan dijabarkan secara deskriptif komparatif. Pada lahan bekas tambang Sangat Kritis (SK) dan Kritis (K) kriteria pengembangan yang diprioritaskan yaitu pengembangan berbasis pelestarian lingkungan hidup dan konservasi. Sedangkan pada pada lahan bekas tambang Agak Kritis (AK) dan Potensial Kritis (PK) kriteria pengembangan yang diprioritaskan yaitu pengembangan berbasis sumber daya alam dan peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun alternatif pengembangan lahan bekas tambang ditentukan berdasarkan karakteristik tiap tingkat kekritisan lahannya. Keywords: Lahan Bekas Tambang - Lahan Kritis - Pengembangan Lahan - SIG Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Tedi Restiyandi)

78	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-8
Konsep Desain Taman Lingkungan Dengan Pendekatan Permakultur Untuk Mendukung Kota Berketahanan Indarti Komala Dewi (a*), Yusi Febriani (b (a)Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan *indarti[at]unpak.ac.id (b)Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pakuan Abstract Menghadapi perubahan iklim banyak hal yang perlu dilakukan termasuk mendesain taman lingkungan sebagai ruang terbuka hijau publik pada skala RW atau RT. Taman lingkungan berfungsi ekologi, sosial budaya, ekonomi, dan estetika pada tingkat lingkungan, yang didesain menggunakan konsep permakultur merupakan salah satu alternatif menuju kota berketahanan. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji penerapan konsep permakultur dalam desain taman lingkungan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap konsep permakultur. Hasil menunjukkan taman lingkungan perumahan dapat didesain menggunakan konsep permakultur untuk mendukung terciptanya kota tangguh menghadapi perubahan iklim. Desain taman lingkungan dengan etika dan prinsip permakultur menjadikan taman multifungsi. Masyarakat dapat memanfaatkan taman lingkungan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, meningkatkan kesehatan melalui udara segar dan olah raga, mencegah banjir, kekeringan dan degradasi lahan, meningkatkan estetika lingkungan serta untuk berinteraksi sosial. Keywords: Kota berketahanan- Permakultur- Taman lingkungan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Indarti Komala Dewi)

79	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-11
Kajian Bahaya Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim di Kawasan IKN, Indonesia Nurrohman Wijaya (1), Fitrah Ramadhan (1), Isnan Fauzi (2), Wahyu Setyo Kuntoro (3) (1) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. (2) Department of Urban and Regional Planning, School of Earth and Environmental Science, The University of Queensland, Australia. (3) Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Abstract Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Menurut prediksi, kejadian bencana hidrometeorologi ke depannya akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan suhu permukaan bumi dan peningkatan dampak perubahan iklim. Dampak yang ditimbulkannya berdampak tidak hanya pada aspek lingkungan, namun juga aspek sosial dan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan kota yang aman dan tangguh, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau Nusantara membutuhkan perencanaan komprehensif terhadap isu bencana perubahan iklim. Adapun langkah awal dalam melakukan aksi tanggap perubahan iklim adalah pemetaan kajian bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kenaikan muka air laut. Metode yang digunakan pada studi ini adalah analisis simulasi banjir dengan perangkat lunak Rainfall-Runoff-Inundation (RRI), perhitungan Standard Precipitation Index (SPI), pembobotan indeks komposit tanah longsor, dan penjumlahan rendaman statis daerah pesisir. Hasil tersebut diolah menggunakan Geospatial Information System (GIS) sehingga menghasilkan peta bahaya hidrometeorologi. Hasil temuan menunjukkan bahwa masing-masing bahaya hidrometeorologi di kawasan IKN memiliki variasi tingkat bahaya yang beragam secara spasial. Studi ini memberikan gambaran awal bagi para perencana dan pembuat keputusan untuk memperhatikan daerah-daerah yang rawan terhadap bahaya hidrometeorologi dengan melakukan antisipasi berupa adaptasi perubahan iklim. Keywords: Perubahan iklim, bahaya, GIS, IKN, Nusantara Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nurrohman Wijaya)

80	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-12
Identifikasi dan Konsep Kawasan Urban Stream Buffer di Sempadan Sungai Sario Kota Manado Mahifal Suratinoyo (a), Eugenia A I Sundah (b), Della Puspita S Lamansari (c), Rieneke L Sela (d) a) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Maluku No. 50, Bahu, Manado, Indonesia 95115 Abstract Sungai Sario merupakan salah satu dari 5 sungai besar yang berada di Kota Manado, sungai ini melewati 3 kecamatan sekaligus yang meliputi Kecamatan Malalayang, Kecamatan Wanea, hingga Kecamatan Sario. Tingginya kepadatan penduduk di perkotaan membuat banyak terjadinya alih fungsi lahan yang meluas hingga ke sempadan sungai sehingga terjadinya penyempitan ruas sungai. Menanggapi hal demikian, maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian di sepanjang sempadan sungai sario guna menentukan radius mana saja yang harusnya menjadi kawasan Urban Stream Buffer (USB). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi eksisting pemanfaatan lahan, kesesuaian lahan yang berdasarkan 3 zona USB, serta mengeluarkan rekomendasi terkait penerapan tata guna lahan yang sesuai parameter USB di sempadan sungai sario. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta metode penginderaan jauh lewat bantuan pengoperasian software GIS. Berdasarkan hasil identifikasi tutupan lahan di sekitar sempadan sungai sario didapati ada 5 jenis, diantaranya: perkebunan (0,54 Ha), permukiman (43,83 Ha), semak belukar (4,17 Ha), tanah kosong (2,58 Ha), dan ladang (2,49 Ha). Selain itu, penerapan kawasan USB di sekitar sempadan sungai sario ini belum merata bahkan sebagian besar tidak sesuai aturan, maka dari itu rekomendasi perlu dikeluarkan agar pemanfaatan lahan di sekitar sungai sario sesuai dengan arahan 3 zona USB. Keywords: Urban Stream Buffer- Sempadan Sungai- Sungai Sario Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Mahifal Suratinoyo)

81	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-16
Perbandingan Hasil Penentuan Sentralitas Hierarki di Kecamatan Mapanget Naswa P Anggraeni (a),Jassmine Izzati (b), Alamsyah (c), Anggun H Samosir (d), Rieneka L E Sela (e) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Maluku No. 50, Bahu, Manado, Indonesia 95115 Abstract Kecamatan Mapanget merupakan salah satu kecamatan di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang terdiri atas 10 kelurahan. Kecamatan Mapanget ditetapkan sebagai Kota Baru dimana berdasarkan RTRW Kota Manado 2014-2034, Kecamatan ini ditetapkan sebagai sub pusat pelayanan kota yang melayani sebagai pusat pemerintahan tingkat kota dan provinsi. Dalam tata ruang wilayah di Kecamatan Mapanget terdapat pusat-pusat pelayanan yang tersebar di beberapa kelurahan, dan sebaran pusat pelayanan hirarki ini sesuai dengan keberadaan serta skala pelayanannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menetapkan sentralitas berupa hirarki serta orde di suatu wilayah agar dapat mengetahui dimana lokasi yang bisa dijadikan sebagai pusat pelayanan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan angka dalam penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Metode Zipf Law, Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall. Hasil analisis diperoleh bahwa wilayah hirarki I berada pada Kelurahan Paniki Bawah dan Kelurahan Kairagi Dua, disusul dengan hirarki II berada pada kelurahan Buha, Kelurahan Mapanget Barat dan Kelurahan Paniki Dua, wilayah dengan hirarki III berada pada Kelurahan Kairagi Satu, Kelurahan Bengkol, dan Hirarki terendah atau hirarki IV berada pada Kelurahan Lapangan, Kelurahan Paniki Satu dan Kelurahan Kima Atas. Keywords: Kota Manado, Kecamatan Mapanget, Hirarki Wilayah, Analisis Zipf Law, Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas Marshall, Kota Baru. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Naswa Putri Anggraeni)

82	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-20
Analisis Daerah Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis dan AHP di Wilayah Kota Singaraja, Bali Putu Edi Yastika 1,2*, I GD Yudha Partama 1,2, Komang Agus Aprianto1, Anak Agung Mas Untari1 1Program Studi Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Program Pascasarjana, Universitas Mahasaraswati Denpasar 2Center for Innovative Research and Empowerment on Sustainability, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Abstract Kota Singaraja merupakan ibu kota Kabupaten Buleleng, Bali. Selain sebagai pusat pemerintahan daerah, kota ini juga merupakan pusat pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Secara geografis wilayah Kota Singaraja berada di dataran rendah dekat laut, namun sebelah selatan langsung terdapat daerah perbukitan. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan bencana seperti banjir/banjir bandang dan tanah longsor. Potensi bencana ini menjadi momok dan faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pengembangan kota. Sebagai upaya pengendalian banjir diperlukan peta potensi rawan bencana sebagai bagian dari pencegahan dan penentuan arah kebijakan dalam pembangunan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis daerah rawan banjir berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan tiga parameter pembeda yaitu (1) Curah Hujan, (2) Kelerengan dan (3) Penggunaan Lahan. Data curah hujan dari periode 2018-2022 dikumpulkan dari 5 stasiun/pos pantau milik BMKG yang tersebar di Kota Singaraja dan daerah penyangganya. Data curah hujan kemudian di interpolasi dengan metode Inverse Distance Weighting (IDW) untuk mendapat sebaran curah hujan maksimum. Hasil analisis memperoleh daerah Singaraja dan sekitarnya memiliki curah hujan sedang sampai tinggi atau sekitar 2000-4000 mm/tahun. Analisis kelerengan menggunakan data Demnas dan diperoleh bahwa kemiringan kota singaraja adalah dominan datar dengan kemiringan 0-8% dan agak miring 8% - 15%. Penggunaan lahan di singaraja dan sekitarnya digolongkan dalam 11 tutupan lahan, namun dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi 5 kelas untuk selanjutnya diberi bobot pada masing-masing kelas. Pembobotan parameter selanjutnya menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), dengan menggunakan pendapat 5 koresponden ahli. Dari AHP diperoleh persamaan perbandingan bobot untuk penggunaan lahan adalah 0,24, bobot kelerangan sebesar 0,49, dan bobot pada curah hujan 0,27. Analisis kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode Overlay Intersection pada ArcGIS 10.8 untuk membuat peta daerah rawan banjir. Hasil analisis mendapatkan bahwa wilayah yang terletak pada daerah potensi banjir tertinggi adalah pada Kelurahan Banyuasri, Kelurahan Kaliuntu, Kelurahan Kampung Anyar, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Kampung Kajanan, Desa Baktiseraga dan Desa Pemaron. Hasil pemetaan ini sesuai dengan laporan kejadian banjir ekstrim yang pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2021 di daerah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan dasar dalam merumuskan upaya-upaya pengendalian banjir, baik dengan intervensi secara teknis maupun kebijakan. Keywords: Banjir, SIG, AHP, Singaraja Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Putu Edi Yastika)

83	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-21
Permasalahan Pemanfaatan Lahan di Kawasan Pesisir Pantai (Studi Kasus Budidaya Tambak Udang di Pesisir Pantai Kabupaten Padang Pariaman) ry to Submit This Sample Abstract Hamdi Nur1, Fadhlurrahman Isra2 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta Abstract Kegiatan pembangunan seringkali berada pada kawasan yang memiliki ekosistem dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan pemanfaatan lahan, salah satunya yaitu budidaya tambak udang di kawasan pesisir pantai. Penelitian ini menganalisis perkembangan tambak udang di kawasan pesisir pantai dan permasalahan yang dihadapi dalam perijinan dan pengendalian pembangunannya. Studi kasus penelitian yaitu di kawasan pesisir Kabupaten Padang Pariaman dimana budidaya tambak udang mulai berkembang sejak tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten tentang aturan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir, mengidentifikasi lokasi tambak udang dengan menggunakan Citra Satelit Spot 7 Tahun 2021 dari LAPAN, dan Citra Satelit Google Earth Pro dan melakukan tumpang susun peta lokasi tambak dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten untuk menilai penyimpangan lokasi tambak. Pada tahap ini diidentifikasi juga status perijinan setiap unit tambak udang. Pada tahap kedua dilakukan analisis tentang lokasi tambak, pelanggaran prosedur perijinan dan permasalahan yang dihadapi dalam mengendalikan pembangunan sepanjang pesisir pantai. Dari hubungan variabel kesesuaian lokasi dan status perijinan didapatkan empat tipologi lokasi tambak udang. Sebagian besar (lebih 75%) tambak belum berijin. Meskipun begitu terdapat tambak udang tidak berijin berada pada lokasi yang sesuai dan sebaliknya ditemukan juga beberapa tambak udang berijin pada lokasi yang tidak sesuai. Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian pembangunan yaitu keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengendalikan perijinan berdasarkan prosedur perijinan yang berlaku, kurang rincinya ketentuan pembangunan di kawasan pesisir dalam rencana tata ruang dan kesulitan teknis dalam menentukan garis sempadan pantai dari titik pasang tertinggi. Keywords: Kesesuaian lokasi tambak udang- prosedur perijinan- pelanggaran tata ruang Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Hamdi Nur)

84	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-26
Analisis Keberlanjutan Kawasan Ibu Kota Nusantara Darmawan Listya Cahya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Esa Unggul Abstract Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Kota Jakarta ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini masih ramai diperbincangkan. Banyak yang pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota negara tersebut. Analisis keberlanjutan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam aspek multidimensi merupakan salah satu langkah penting sebagai evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan Kawasan IKN dengan menghitung indeks keberlanjutan. Metode expert choices digunakan dengan melibatkan narasumber/peneliti ahli untuk mengisi kuesioner penilaian multidimensi tingkat keberlanjutan yang terdiri dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan software Rapid Appraisal for Fishery (Rapfish). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Kawasan IKN cukup berkelanjutan, namun terdapat beberapa perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan IKN yang difokuskan pada atribut sensitif agar diperoleh hasil yang optimal, antara lain konversi lahan (dimensi lingkungan), partisipasi masyarakat (sosial dimensi), dan tingkat produktivitas (dimensi ekonomi). Keywords: IKN, keberlanjutan, lingkungan, multidimensi, rapfish Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Darmawan Listya Cahya)

85	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-28
Perancangan Inovasi Perkotaan berbasis Kearifan Lokal dan Konsep Kebijakan dalam mengelola Lingkungan Berketahanan di Kabupaten Jayawijaya Hardiyanti YM 1,*, Aprianto Soni 2, Simson Wenda 3 Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Abstract Pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, namun pada bagian tertentu, ketahanan pangan sulit untuk dipenuhi ketika persoalan konsumsi masyarakat menjadi terbalik dengan perencanaan dalam proses penciptaaan masyarakat berketahanan pangan.Pangan, merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, kualitas dan kecukupannya sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. ketersediaan pangan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan tingkat intelegensi manusia sebagai sumber dayaproduktif. Sementara itu, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi individu sangat terkait dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan, dan budaya masyarakat yang dimulai dari skala rumah tangga. Konsep ruang merupakan tempat hidup manusia, hewan serta tumbuhan yang berada di seluruh permukaan bumi. Permukaan bumi digunakan untuk tempat makhluk hidup tinggal. Terdiri dari komponen-komponen adalah seperti udara, perairan seperti laut, danau serta sungai. Tanah, air, batuan hingga lapisan atmosfer. Pengelolaan Lingkungan terhadap risiko iklim mengancam pembangunan sosial ekonomi Indonesia dan memperburuk penderitaan penduduk Indonesia yang hidup di bawah dan dekat dengan garis kemiskinan. Perkotaan adalah kawasan yang responsif (hot spots) terhadap risiko iklim dan bencana, yang berdampak pada kehidupan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat miskin dan hampir miskin yang tinggal di daerah kumuh dan permukiman informal. Tumbuhnya urbanisasi dan meningkatnya risiko iklim menyebabkan penguatan ketahanan masyarakat miskin kota melalui intervensi dengan strategi koping, inkremental, dan transformatif di berbagai skala menjadi sangat penting. Penelitian ini mengidentifikasi solusi ketahanan iklim yang berpihak pada masyarakat miskin sesuai dengan bidang prioritas beserta faktor pendukungnya, memperkuat kebijakan dan program yang sudah ada, dan mempertimbangkan sektor prioritas dalam pembangunan berketahanan iklim. Lima bidang prioritas yang berpihak pada masyarakat miskin yang disertai dengan serangkaian faktor pendukung merupakan kerangka untuk memperkuat ketahanan masyarakat miskin kota. Dampak perubahan iklim pada aset dan modal (alam, fisik, finansial, dan manusia) yang menjadi dasar mata pencaharian masyarakat miskin kota, memerlukan langkah-langkah kombinasi untuk memperkuat ketahanan, termasuk tabungan dan jaring pengaman- stabilitas dan keragaman penghasilan- pendidikan, keterampilan, dan pola pikir- dan jaringan sosial serta mobilitas. Rekomendasi aksi di bawah selaras dengan RPJMN 2020-2024, yang menyediakan dorongan kuat penyusunan kebijakan untuk mengembangkan mata pencaharian dalam konteks pengentasan kemiskinan.1. Memperkenalkan kebijakan yang ditargetkan untuk pengembangan mata pencaharian dan dapat mencakup masyarakat miskin di sektor informal, 2. termasuk penduduk yang bermigrasi akibat perubahan iklim, dan 3. meningkatkan kapasitas dengan keterampilan baru yang dapat membantu membuka peluang di perkotaan Menggali peluang implementasi program ketahanan mata pencaharian untuk masyarakat miskin kota melalui pemerintah daerah dan pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan. 4. Mengimplementasikan inisiatif dalam penguatan ketahanan di usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas sehingga rencana bisnis dapat berkesinambungan dan akses terhadap asuransi bencana meningkat. Memperkenalkan program pembiayaan mikro yang berketahanan bencana,termasuk pembentukan dana kebencanaan untuk organisasi pembiayaan mikro sehingga dapat merespon klien perkotaan dalam merespon guncangan iklim. Dalam penelitian ini, maka perlu adanya pengetahuan mengenai berbagai hal mulai dari tantangan pembangunan perkotaan menghadapi bencana dan perubahan iklim, pemahaman mengenai risiko dan defisini kota berketahanan, tahapan dalam membangun kota berketahanan, hingga contoh merancang kota berketahanan di Kabupaten Jayawijaya melalui pendekatan multi disiplin. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode dasar deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsumsi pangan lokal masyarakat masih rendah dengan tingkat diversifikasi konsumsi pangan yang juga masih rendah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat diversifikasi konsumsi pangan adalah- keahlian dalam pengolahan, jumlah anggota rumah tangga dan interaksi sosial, kondisi konsumsi pangan lokal hanya terjadi pada segmentasi usia tertentu,Tingkat ketahanan pangan umumnya tergolong rentan pangan dimana rumah tangga tani berbasis tanaman jangka panjang. Keywords: studi, pengelolaan, lingkungan, berketahanan, Jayawijaya. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (hardiyanti YM)

86	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-32
Analisis Ketahanan Kawasan Pesisir Perkotaan Berdasarkan Pola Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Manado, Indonesia) Andy Anton Mangopa Malik (a*) Rieneke Lusia Evani Sela (b) Ingerid Lidia Moniaga (c) a) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115, Indonesia *andymalik[at]unsrat.ac.id b) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115, Indonesia c) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi Kampus Unsrat Bahu Manado, 95115, Indonesia Abstract Wilayah pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dapat dipengaruhi oleh perubahan daratan dan lautan. Kawasan pesisir merupakan bagian dari kawasan perkotaan yang terdiri dari prasarana, sarana, utilitas umum, dan kawasan perkotaan yang menunjang kegiatan. Di masa sekarang, penelitian ilmiah tentang hubungan antara ketahanan dan kota telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Resilient City atau yang disebut kota tangguh adalah kota yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah terkena resiko/tekanan/bencana. Dalam konteks kota, kota tangguh diterjemahkan ke dalam sistem baru untuk memahami dan mengelola risiko bahaya dan perubahan iklim di kawasan perkotaan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sistem rencana tata ruang. Pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku. Kawasan pesisir Kota Manado merupakan salah satu ciri Kota Manado sebagai kota pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 18,7 kilometer. Melihat ciri fisik pantai di kawasan pesisir Manado sebelum tahun 1989, maka wilayah pesisir yang berkarakter pantai pada saat itu masih dapat dijumpai di Pantai Malalayang, Bahu, Sario, Titiwungen, Wenang (kecuali daerah yang tergolong ke Pelabuhan Manado), Sindulang dan Tuminting di utara Pantai Manado. Perubahan pemanfaatan ruang pesisir ini diawali dengan dibangunnya Jalan Boulevard sepanjang 4,5 km yang selain berfungsi sebagai jalan penghubung dari kawasan selatan ke pusat kota juga sebagai tanggul pengaman pemukiman terhadap abrasi pantai yang seringkali merusak rumah penduduk di sepanjang pantai. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis ketahanan wilayah pesisir Kota Manado, guna mengetahui tingkat kesiapan Kota Manado dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan tersebut. Untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis statistik karena menggambarkan bagaimana penanganan daerah rawan bencana yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Malalayang, Sario, Wenang, dan Tuminting. Analisis yang dilakukan berupa analisis populasi, dan perubahan penggunaan lahan pada lahan di pesisir Kota Manado. Untuk analisis perubahan penggunaan lahan pada wilayah pesisir Kota Manado digunakan teknik analisis SIG atau ArcGIS. Dari hasil analisis pada 4 Kecamatan yang berada di pesisir Kota Manado terbagi atas 9 jenis penggunaan lahan yang diantaranya yaitu hunian, perdagangan dan jasa, perkebunan, tanah kosong, transportasi, pelayanan public, RTH, RTNH, dan sungai. Secara keseluruhan, seluruh Kelurahan yang ada di Pesisir Kecamatan Malalayang, Sario, Wenang, Tuminting mengalami perubahan penggunaan lahan yang signifikan dalam 20 tahun terakhir. Perubahan penggunaan lahan yang paling signifikan di Kecamatan Malalayang terjadi pada perubahan penggunaan lahan perkebunan yang diubah menjadi pemukiman. Di Kecamatan Sario dan Kecamatan Wenang perubahan penggunaan lahan yang paling signifikan terdapat pada lahan kosong yang berubah fungsi menjadi perdagangan dan jasa. Sedangkan di Kecamatan Tuminting perubahan penggunaan lahan yang paling signifikan terjadi pada lahan perkebunan dan lahan kosong yang berubah menjadi pemukiman. Keywords: Kota Tangguh, Perencanaan Wilayah, Tata Guna Lahan, Wilayah Pesisir Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Andy Anton Mangopa Malik)

87	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-36
Menuju Perkotaan Yang Berkelanjutan : Identifikasi Kampung Kota dan Tipologinya di Kelurahan Baru Ulu Kota Balikpapan Nur Anggraeni (1*), Rahmat Aris Pratomo (2) 1)Perencanaan Wilayah dan Kota/Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan/Institut Teknologi Kalimantan *nuranggraeni260[at]gmail.com b)Perencanaan Wilayah dan Kota/Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan/Institut Teknologi Kalimantan Abstract Kampung kota merupakan perrumahan dengan kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi, dibangun secara swadaya oleh masyarakat sehingga dilengkapi oleh sarana prasarana yang kurang memadai. Seringkali citra kampung dianggap sebagai cerminan karakter ketertinggilan dan belum tergali potensi positifnya. Padahal fenomena kampung kota merupakan ciri khas permukiman di Indonesia. Kampung perkotaan dapat tumbuh akibat perkembangan pesat perkotaan dan urbanisasi yang menyebabkan pertumbuhan kampung kota yang signifikan. Adanya penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk termasuk di Kota Balikpapan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapat mencatat, jumlah penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 6 ribu jiwa dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring bertambahnya tahun. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan pertambahan permintaan ketersediaan lahan hunian perkotaan yang juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan infrastruktur dan pelayanan yang mendukung lingkungan hunian. Hal ini berdampak pada kepadatan hunian yang tinggi dan tekanan pada lahan yang terbatas serta meluasnya perkampungan di perkotaan yang dapat mendorong pembangunan perumahan yang tidak berizin. Termasuk pada Kelurahan Baru Ulu yang terletak dikawasan pesisir Kota Balikpapan. Kelurahan Baru Ulu berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan terdapat pelabuhan penyebrangan barang, orang dan kendaraan yang menyebabkan Kelurahan Baru Ulu cepat bertumbuh. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan tahun 2012-2032, Kelurahan Baru Ulu ditetapkan sebagan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi. Peruntukan kawasan dengan kepadatan tinggi ini diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk sekitar 1% per tahun yang menunjukan adanya pertumbuhan populasi yang stabil pada kawasan sehingga permintaan akan lahan tempat tinggal cenderung meningkat. Sejauh ini penelitian yang membahas mengenai sebaran dan karakteristik Kampung Kota di Indonesia masih sangat terbatas dan sebagian besar Kampung Kota dikaitkan dengan permukiman kumuh perkotaan. Padahal permukiman kumuh hanya merupakan salah satu isu permasalahan kampung kota. Sehingga upaya strategi yang dilakukan belum memanfaatkan karakteristik kampung berdasarkan pendekatan tipologi secara optimal sebagai metode analisis dan media interpretasi dalam mengambil kebijakan peningkatan kualitas kampung kota. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebaran kampung kota berdasarkan tipologi kampung kota di Kelurahan Baru Ulu Kota Balikpapan Tahap pertama, analisis spasial overlay yang digunakan untuk mengetahui persebaran kampung kota berdasarkan jenis permukiman, kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan. Tahap kedua, mengidentifikasi karakteristik tipologi kampung kota berdasarkan lokasi kampung, jenis bangunan dan mata pencaharian. Hasil analisis sebaran kampung kota menunjukkan bahwa terdapat 8 Rukun Tetangga (RT) yang teridentifikai oleh variabel permukiman informal, penduduk kepadatan tinggi dan bangunan kepadatan tinggi yaitu RT 01, RT 08, RT 18, RT 19, RT 30, RT 31, RT 43, dan RT 48. Kemudian dari sebaran kampung kota yant telah diidentifikasi tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tipologi kampung yaitu Kampung Atas Air, Kampung Tepi Air dan Kampung Dataran Rendah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan terhadap kampung kota di perkotaan kalimantan dengan menyediakan informasi dasar yang dapat digunakan untuk pengambilan keputuan dalam pengembangan dan pengelolaan kampung kota secara bekelanjutan. Keywords: Kampung Kota, Tipologi, Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nur Anggraeni -)

88	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-37
TINGKAT KETAHANAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN INDEKS KETAHANAN BANJIR PADA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN Fauzan Atthariq Tryasnanda, Achmad Ghozali Institut Teknologi Kalimantan Abstract Berdasarkan data dari DIKPLHD Kota Balikpapan tahun 2019, Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir yang relatif tinggi. Daerah-daerah yang mempunyai titik banjir parah terdapat di Kecamatan Balikpapan selatan atau lebih tepatnya pada Kawasan Jalan MT Haryono (1 meter), Kawasan Global Sport, Kawasan Beller (1,5 meter), dan Kawasan Rumah Sakit Siloam. Maka dari itu, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat ketahanan terhadap bencana baniir dengan menganalisis tipologi karakteristik banjir menggunakan metode analisis spasial serta mengevaluasi tingkat ketahanan pada kawasan studi dengan menggunakan indeks ketahanan banjir (FRI) menggunakan metode analsisis statistik inferensial di Kecamatan Balikpapan Selatan. Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat kawasan-kawasan dalam lingkup mikro yang teridentifikasi memimiliki tingkat ketahanan rendah pada Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu pada kawasan Kelurahan Damai Baru, Damai Bahagia dan Sungai Nangka. Keywords: Banjir, Ketahanan Banjir, Flood Resilience Index Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Fauzan Atthariq Tryasnanda)

89	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-39
Preferensi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Berdasarkan Aspek Berkelanjutan Di Kecamatan Babulu Kathryn Natasha Fernanda, Ajeng Nugrahaning Dewanti Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan. Abstract Permasalahan sampah terus menjadi perhatian utama disuatu kawasan perkotaan, bahkan dapat menjadi masalah yang krusial karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan. Faktor pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat di daerah perkotaan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satunya berdampak pada tingkat prioritas dalam penanganan pengelolaan sampah di daerah perkotaan yang rendah. Permasalahan persampahan di Kecamatan Babulu yaitu sistem pengelolaan sampah yang masih belum baik salah satunya jumlah TPS yang terbatas hanya 4 unit dengan total daya tampung hanya 9 m3. Kecamatan Babulu juga merupakan salah satu sentra pusat kegiatan di Kabupaten PPU dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan faktor peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat maka berbanding lurus dengan permasalahan lingkungan salah satunya pada persampahan. Oleh sebab itu perlu adanya sistem pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari awal sampai akhir. Salah satunya adalah dengan konsep pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak dapat berjalan tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berdasarkan aspek berkelanjutan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk memenuhi tujuan penelitian maka terdapat sasaran penelitian yaitu untuk menganalisis preferensi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berdasarkan aspek berkelanjutan di Kecamatan Babulu, menggunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui metode analisis stated preference dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Penilaian ini dititik beratkan pada sistem pengelolaan sampah seperti apa yang diharapkan masyarakat untuk kedepannya dengan menggunakan indikator berkelanjutan di Kecamatan Babulu. Secara umum preferensi masyarakat tentang penerimaan layanan dalam pengelolaan sampah ini tidaklah sama, masyarakat memiliki preferensi dan penilaian yang berbeda-beda terhadap jasa pelayanan yang diterima. Maka perlu adanya penelitian ini untuk mencoba menggali pendapat atau preferensi masyarakat di Kecamatan Babulu terkait sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dan diterima selama ini di lokasi tempat tinggalnya. Adapun analisis yang menggunakan yaitu stated preference dengan menggunakan indikator keberlanjutan yang didalamnya terdapat 6 (enam) aspek yaitu aspek fisik, aspek 3R, aspek pengelolaan, aspek inklusivitas, aspek pembiayaan berkelanjutan, dan aspek kelembagaan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan keberagaman preferensi masyarakat untuk setiap desanya, dan hal ini perlu dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi pengelolaan sampah kedepannya. Keywords: Berkelanjutan, Pengelolaan, Preferensi, Sampah. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Kathryn Natasha Fernanda)

90	PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKETAHANAN	ABS-44
Analisis Persepsi Pengunjung Terhadap Infrastruktur Fungsi Sosial Taman Samarendah Nur Ayuni (a*), Elin Diyah Syafitri (a) a) Perencanaan Wilayah dan Kota,Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan,Institut Teknologi Kalimantan, Jln. Soekarno Hatta KM. 15, balikpapan, Indonesia *Corresponding author: 08191055[at]student.itk.ac.id Abstract Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City, dalam pilar Smart Society dengan program kerja program yaitu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan sasaran tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif, dan dengan indikator menurunkan angka kriminalitas. Salah satu target masterplan Kota Samarinda yaitu peningkatan fungsi sosial RTH Publik Taman Samarendah, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan sebagai instrumen pembangunan perencanaan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi pengunjung menggunakan analisis Importance Performance Analysis (IPA) terhadap infrastruktur fungsi sosial Taman Samarendah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan rasionalistik dengan menggunakan 17 variabel yaitu gazebo, area parkir, pos jaga, mushola, toilet, tempat sampah, bangku taman, jalur pedestrian, jogging track, outdoor fitness, ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, ruang baca/pojok baca, papan informasi, ruang pertemuan, tumbuhan dan tanaman. Metode penelitian survey primer berupa penyebaran kuesioner. Diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis fasilitas dengan nilai kepentingan tinggi namum kepuasannya masih tergolong rendah yaitu gazebo, pos jaga, toilet, ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, ruang baca atau pojok baca, dan papan informasi. Keywords: RTH, Taman Samarendah, Persepsi, Pengunjung Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nur Ayuni)

Page 3 (data 61 to 90 of 129) | Displayed ini 30 data/page
<< PREV 1 2 3 4 5 NEXT >>

Powered By Konfrenzi Ultimate 1.832M-Build6 © 2007-2025 All Rights Reserved