Page 2 (data 31 to 60 of 129) | Displayed ini 30 data/page
<< PREV 1 2 3 4 5 NEXT >>

31	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-10
Kelembagaan dalam Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Aglomerasi Indonesia Venny Veronica Natalia- Marly Valenti Patandianan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Abstract Penyediaan angkutan umum merupakan salah satu upaya mencapai tujuan transportasi berkelanjutan. Sistem kelembagaan penyediaan angkutan umum perkotaan dalam wilayah aglomerasi melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda. Peran pemangku kepentingan dalam penyediaan angkutan umum perkotaan sangat penting dalam mengintegrasikan layanan yang melintasi wilayah dengan otoritas yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi karakteristik penyediaan angkutan umum perkotaan terhadap peran pemangku kepentingan dalam wilayah aglomerasi- 2) Merumuskan bentuk kelembagaan yang dapat mendukung penyediaan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi dalam satu wilayah aglomerasi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada enam wilayah aglomerasi yang ditetapkan sesuai Peraturan Presiden yang mencakup Mamminasata, Sarbagita, Gerbangkartosusilo, Kedungsepur, Cekungan Bandung, dan Mebingdaro. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan focus group discussion (FGD) yang dilakukan bersama pemangku kepentingan yang terlibat dari aspek kelembagaan dalam penyediaan angkutan massal perkotaan pada enam wilayah studi. Konten analisis digunakan untuk menganalisis transkripsi hasil kegiatan FGD dengan dukungan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) keenam wilayah studi memiliki karakteristik yang berbeda dari aspek kelembagaan dan kemampuan pendanaan daerah dalam penyediaan angkutan umum- 2) Bentuk kelembagaan yang ada saat ini belum dapat mendukung penyediaan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi dalam satu wilayah aglomerasi, sehingga diusulkan sistem kelembagaan yang berbeda. Keywords: angkutan umum perkotaan, wilayah aglomerasi, kelembagaan, transportasi wilayah metropolitan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Venny Veronica Natalia)

32	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-14
PENATAAN RUANG KAWASAN TEPI SUNGAI SIAK KECAMATAN SENAPELAN DALAM MENUNJANG KEPARIWISATAAN DI KOTA PEKANBARU Mira hafizhah T,Bobby refanda,Febby Asteriani,Faizan dalila universitas islam riau fakultas teknik jurusan perencaan wilayah dan kota Abstract Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang memiliki kondisi eksisting yang dilalui oleh aliran sungai, sungai terbesar di Kota Pekanbaru adalah Sungai Siak.Perkembangan Kota Pekanbaru umumnya terjadi pada kawasan daratan sehingga mengakibatkan wilayah tepi sungai utamanya di wilayah sepanjang sungai Siak Kecamatan Senapelan tidak tertata dengan baik. Hal ini dikarenakan pada kawasanini terdapat permukiman yang tidak teratur serta permasalahan lingkungan yang menyebabkan kawasan ini tidak tertata dengan baik. Padahal jika kawasan tepi sungai Siak tertata dengan baik maka akan menambah nilai strategis baik dari segi ekonominya maupun dari segi keindahan kota tersebut.Berdasarkan data dari Dinas Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru tahun 2019, Kecamatan Senapelan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi terutama di Kelurahan Kampung Bandar dengan tingkat kepadatanpenduduk mencapai 286 jiwa/ha pada tahun 2018. Daerah dengan kepadatan yang cukup tinggi tersebut sebagian besar terdapat di kawasan tepian sungai Siak.Tingginya kepadatan tersebut menyebabkan banyaknya permasalahan yang terjadi disekitar kawasan tepi sungai Siak seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sarana, karena lahan yang minim menyebabkan kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik, tidak adanya lahan parkir serta pendestrian yang terputus- putus.Selain itu, kerapatan bangunan juga terjadi di sekitar kawasan tepi sungai Siak sehingga menjadikan daerah tersebut menjadi kawasan yang kumuh dan penanganan sampahnya belum terlaksana dengan baik dan belum optimal. Permasalahan tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi citra Kota Pekanbaru dan juga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan di kawasan tepi Sungai Siak.Sungai siak merupakan sungai terbesar yang ada di Kota Pekanbaru dan memiliki banyak potensi di sekitarnya. Potensi yang terdapat di sekitar sungai Siak yaitu seperti Pasar Bawah, Mesjid Raya Senapelan, Rumah Singgah Tuan Kadi dan Quantung Cruise /Restoran Apung. Jika kawasan tepi sungai Siak ini ditata denganbaik maka akan menambah nilai positif bagi citra Kota Pekanbaru seperti dari segi keindahan kota dan juga akan meningkatkan pariwisata yang ada di sekitar kawasantepi sungai Siak tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan arahan penataan ruang kawasan tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan Dalam Menunjang Kepariwisataan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi eksisiting kawasan tepi sungai Siak Kecamatan Senapelan dengan metode analisis Walktrough dan analisis Mapping untuk mendukung analisis Walktrough dengan hasil analisis berupa peta .Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu pengumpulan data primer berupa observasi lapangan, dan dokumentasi lapangan serta pengumpulan data sekunder berupa pengambilan data di lapangan dan pengambilan data di instansi terkait Pada Kondisi Eksisting Kawasan Tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru di dapatkan bahwa kondisi eksisting kawasan penelitian yaitu tata guna lahan yang terdapat di Kelurahan Kampung Bandar yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, peribadatan, pemancingan, dan ruang terbuka hijau. Tidak tersedianya fasilitas tempat parkir sehingga menyebabkan pengunjung memarkirkan kendaraannya pada sembarang tempat. Sirkulasi kendaraan yaitu dua arah dan pada jam tertentu terjadi kepadatan lalu lintas. Pada Arahan Penataan Ruang Kawasan Tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru di dapatkan beberapa arahan rencana sebagai berikut : a. Arahan tata guna lahan, maka kawasan tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dibagi menjadi 3 (tiga) zona peruntukan yaitu : zona hijau adalah zona yang terletak dibagian tepian sungai Siak Kecamatan Senapelan, zona kegiatan wisata yaitu terletak disekitar kawasan tepi sungai Siak Kecamatan Senapelan yang dijadikan sebagai daya tarik untuk pengunjung dan zona permukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat serta perdagangan dan jasa. b. Bentuk dan massa bangunan, maka kawasan ini perlu ditata secara baik dengan bentuk bangunan harus memiliki ciri khas daerah melayu baik itu permukiman maupun bangunan peninggalan sejarahnya agar dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan. c. Ruang Terbuka, Maka dari itu perlu di rancang beberapa space ruang terbuka hijau di kawasan tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan agar menunjang kepariwisataan dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung dengan sarana dan prasarana yang lengkap. d. Sirkulasi dan parkir, maka Lahan parkir di kawasan tepi Sungai Siak Kecamatan Senapelan perlu direncanakan dengan mempertimbangkan kenyamanan bagi wisatawan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para wisatawan mencapai tempat- tempat yang di inginkannya. Keywords: Kawasan Tepi Sungai, Pariwisata, Penataan Ruang Share Link | Plain Format | Corresponding Author (mira hafizhah T)

33	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-38
Analisis Kondisi Penyediaan Infrastruktur Eksisting Kota Balikpapan Menggunakan City Prosperity Index Hanifa Lidyana (a), Ajeng Nugrahaning Dewanti (b) Perencanaan Wilayah dan Kota/ Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan/ Institut Teknologi Kalimantan Perencanaan Wilayah dan Kota/ Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan/ Institut Teknologi Kalimantan Abstract Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN) yang menetapkan bahwa pembangunan akan berada di wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan Indonesia pun ditargetkan akan berpindah dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024. Melalui Bappenas (2020), pemerintah pusat telah mengkaji pentingnya rencana pembangunan perkotaan untuk mendukung ibu kota negara yang dimana daerah - daerah yang lokasinya terletak berdekatan atau bertetangga terhadap IKN harus dilibatkan dalam pembangunan sehingga dengan keberadaan IKN menjadi peluang bagi kemajuan daerah penyangga. Perpindahan ibu kota negara akan mendorong terjadinya perpindahan penduduk yang massif baik ke ibu kota negara maupun ke kota-kota penyangga di sekitarnya. aerah penyangga menjadi sasaran bagi para pendatang untuk bertempat tinggal, termasuk pendatang dari bagian yang lebih jauh. Daerah penyangga juga berkembang menjadi tujuan para pendatang karena letaknya yang relatif dekat dan memiliki layanan atau fasilitas perkotaan dan transportasi yang memadai. Wilayah yang terletak di sekitar IKN dan teridentifikasi akan menjadi daerah penyangga utama adalah Kota Balikpapan yang telah terlebih dahulu berkembang. Balikpapan sebagai salah satu kota terbesar yang terletak hampir 70 km dari lokasi IKN menjadi kota terdekat dan sebagai pintu gerbang masyarakat, barang, dan jasa untuk membangun IKN sehingga Kota Balikpapan berpotensi besar mengalami lonjakan aktivitas perpindahan penduduk sebagai dampak dari adanya pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pada tahun 2023 sendiri penduduk Kota Balikpapan telah sebanyak 703.611 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.377 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26% (BPS, 2022). Adapun apabila pada awal tahap kedua pembangunan IKN akan melibatkan perpindahan penduduk sebanyak 250.000 jiwa yang dimana dengan estimasi 1/3 penduduk tersebut akan menempati Kota Balikpapan, maka total populasi di Kota Balikpapan akan mencapai 834.378 jiwa pada tahun 2025. Semakin padatnya penduduk akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk disertai dengan besarnya jumlah perpindahan penduduk di Kota Balikpapan, maka perlu diketahui kondisi penyediaan infrastruktur yang ada untuk menunjang tingginya aktivitas penduduk agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan menggunakan Dimensi Infrastruktur City Prosperity Index dapat melaporkan kinerja penyediaan suatu infrastruktur pada suatu kota. Didapatkan kondisi penyediaan infrastruktur Kota Balikpapan berada di kondisi ^sedang^ dengan persentase sebesar 50,43%. Kondisi tersebut menandakan bahwa hanya sebagian kondisi infrastruktur eksisting saja yang berada dalam kondisi kuat untuk menghadapi perpidahan penduduk secara massif sebagai efek dari pemindahan IKN nantinya. Sedangkan sebagian lainnya perlu dilakukan peningkatan karena berada di kondisi lemah. Dengan hasil yang didapatkan, Kota Balikpapan perlu benar - benar memperhatikan kondisi penyediaan infrastruktur yang ada sehingga seluruh penduduk termasuk para pendatang nantinya akan mendapatkan akses dari keseluruhan infrastruktur, seperti akses air bersih, sanitasi layak, dan listrik yang memadai. Keywords: City Prosperity Index (CPI), Dimensi Infrastruktur, Ibu Kota Negara (IKN), Kesiapan Infrastruktur, Perpindahan Penduduk Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Hanifa Lidyana)

34	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-66
Arahan Pengembangan Urban Acupuncture pada Taman Monpera Kota Balikpapan Nelyana Pratiwi (a*), Mega Ulimaz (b) Perencanaan Wilayah & Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia Abstract Salah satu ruang publik di Kota Balikpapan adalah Taman Monpera (Monumen Perjuangan Rakyat). Kurangnya pemeliharaan terhadap ruang publik ini menjadikan kondisi eksisting Taman Monpera terbengkalai. Keterbatasan dana pembangunan dari pihak pemerintah untuk melakukan perbaikan juga menjadi faktor ruang terbuka ini tidak diperhatikan secara baik. Hal ini menjadikan kualitas taman menurun dan kurang menarik untuk dijadikan sebagai pusat aktivitas publik di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan pada Taman Monpera yang signifikan dengan minim cost sebagai solusi permasalahan. Urban acupunture merupakan suatu metode untuk menjawab permasalahan perkotaan yang memberikan solusi penataan ruang pada skala kecil dengan dampak yang signifikan pada lingkup perkotaan. Sesuai dengan pedoman akupuntur perkotaan dengan menggunakan titik - titik pengembangan, terdapat beberapa jenis ruang yang dapat diterapkan pendekatan ini dengan efek katalis perkotaan. Pemilihan arahan pengembangan urban acupuncture yang diterapkan pada Taman Monpera adalah kriteria desain. Terdapat 5 jenis kriteria desain yang diterapkan yaitu kontak langsung, aksesibilitas, pemandangan, kontak dengan tanaman, dan interaksi sosial. Hasil arahan pengembangan yang didapatkan diantaranya adalah Taman Monpera memerlukan penerapan desain arsitektur metafora pada wahana museum untuk meningkatkan kontak langsung terhadap pengunjung. Taman Monpera juga memerlukan penerapan konsep tactic urbanism pada badan jalan untuk meningkatkan kenyamanan dalam aksesibilitas. Pemangkasan pohon juga diperlukan secara berkala guna tidak menghalangi pemandangan mata pengunjung terhadap landmark Taman Monpera. Kreatif desain juga sangat diperlukan untuk pengembangan tanaman berupa pembuatan vertical garden untuk meningkatkan kontak pengunjung dengan tanaman yang ada pada Taman Monpera. Selain itu, diperlukannya pembaharuan desain terhadap fasilitas bangku taman yang dapat dipusatkan pada titik ramai taman dan meningkatkan interaktivitas pengunjung. Arahan pengembangan yang didapatkan didasarkan pada konsep urban acupuncture dan memiliki tingkat pendanaan yang minim dikarenakan pengembangan lebih difokuskan pada pemeliharaan dan revitalisasi sumber daya yang telah ada pada Taman Monpera Kota Balikpapan. Keywords: Arahan pengembangan, Kriteria desain, Ruang publik, Urban acupuncture. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nelyana Pratiwi)

35	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-67
Kajian Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menuju Infrastruktur Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Citra Tatius, Wiwandari Handayani, Bintang Septiarani, Iwan Rudiarto Universitas Diponegoro Abstract Pengelolaan sampah menjadi sektor yang berperan penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Sektor ini berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, perekonomian, kesenjangan sosial, dan aspek lain pembentuk ekosistem perkotaan. Perlu dipastikan bahwa pengelolaan sampah dapat berkelanjutan, dengan memperhatikan penanganan dan pengurangan sampah di hulu agar sampah yang diangkut ke TPA dapat berkurang. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Cakupan pengelolaan sampah pemerintah hanya mencapai 77,6% di tahun 2020. Di sisi lain, timbulan sampah diprediksikan akan meningkat sebesar 70% di tahun 2030, dengan prediksi timbulan sampah plastik meningkat hingga hampir dua kali lipat. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pengelolaan sampah di tingkat hulu untuk mengurangi timbulan sampah. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kota Semarang telah melakukan berbagai intervensi dengan didukung keterlibatan LSM dan sektor swasta. Secara keseluruhan, Semarang telah membuat kemajuan yang signifikan, tetapi langkah-langkah tersebut belum saling terkait dan hasilnya belum terukur secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk mengkaji intervensi tersebut untuk mempersiapkan peluang pengelolaan sampah Kota Semarang di masa mendatang sebagai bagian dari infrastruktur yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagai upaya menuju infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kajian dilakukan terhadap program pengelolaan sampah pemerintah dan inisiatif pengelolaan sampah pihak LSM dan swasta. Data mengenai program pemerintah diperoleh melalui telaah dokumen RPJMD, Renstra Bappeda, Renstra DLH dalam SIMPERDA, LKjIP Bappeda, dan LKjIP DLH. Inisiatif LSM dan swasta diperoleh melalui wawancara. Metode kajian yang digunakan adalah content analysis dengan pendekatan eksplanatif untuk meninjau perencanaan dan pelaksanaan program dan inisiatif, serta cascading untuk menjabarkan input dan ketercapaian kinerja pemerintah mulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, (3) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dan (4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Kegiatan dari program tersebut didominasi oleh kegiatan pelayanan dasar yang bersifat rutin di tingkat hilir. Hal ini direpresentasikan dalam proporsi anggaran pengelolaan sampah pada tahun 2016-2021, dimana kegiatan penyapuan dan pengangkutan sampah memiliki persentase serapan anggaran sebesar lebih dari 50% setiap tahunnya. Di sisi lain, kegiatan yang bersifat inovatif untuk penanganan sampah di hulu, seperti sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah dan pembangunan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan, hanya menyerap anggaran paling tinggi sebesar 7%. Pihak LSM dan swasta juga turut mendukung upaya pengelolaan sampah melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan inovasi baru. Namun, kontribusi non-pemerintah terbilang belum signifikan apabila dibandingkan dengan timbulan sampah di Kota Semarang yang terus meningkat setiap tahunnya. Terlebih lagi, inisiatif non-pemerintah masih bersifat incremental dan belum terintegrasi dengan program pemerintah. Terdapat tiga temuan yang menjadi sorotan, yaitu (1) Pemerintah masih berfokus pada penanganan sampah di tingkat hilir, (2) Keterlibatan stakeholder yang belum sinergis, dan (3) Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari temuan tersebut, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berkelanjutan, antara lain (1) Pemerintah perlu menciptakan penanganan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir, (2) Perlunya kerangka kerjasama dan roadmap dengan stakeholder untuk menghasilkan keterlibatan yang sinergis, dan (3) Perlu adanya perubahan perilaku masyarakat untuk terlibat di pengelolaan sampah di tingkat hulu. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Pemahaman pemangku kepentingan tentang tantangan pengelolaan sampah di Kota Semarang, (2) Kesadaran warga untuk pengurangan dan pemilahan sampah, (3) Kerangka kerjasama keterlibatan pihak non-pemerintah untuk menghasilkan inisiatif strategis, (4) Tata kelola pengelolaan sampah yang tepat dan inklusif, dan (5) Pilot project sebagai model pengelolaan sampah yang dapat diperluas. Melalui hal tersebut, fokus upaya pengelolaan sampah dapat diarahkan ke hulu, sehingga dapat terjadi pengurangan timbulan sampah, selaras dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Keywords: Hulu, pengelolaan sampah berkelanjutan, sinergis Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Citra Tatius)

36	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-83
STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH RAWAN BENCANA KOTA BAUBAU Yaumul Asifah, Andi Sugiawarti Putri, Nurul Istiqamah Ulil Albab, Aulia Aprilyanti Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Abstract Baubau merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk daerah rawan bencana kategori kelas risiko tinggi berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022 untuk indeks ancaman multi bencana dan berada pada peringkat 18 (delapan belas) dalam indeks risiko bencana multi ancaman Kabupaten Kota se-Indonesia dengan total skor 194,80 kelas risiko tinggi. Sedangkan pada skala Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota ini menduduki urutan teratas pada indeks risiko bencana per Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai tingkatan kerawanan bencana tsunami di Kota Baubau serta memberikan strategi dan rencana pengembangan infrastruktur pada daerah rawan bencana di kawasan pesisir Kota Baubau khusunya pada Kecamatan Wolio, Kecamatan Batupoaro, dan Kecamatan Betoambari. Metode analisis yang digunakan adalah Teknik weighted overlay pada peta jarak dari garis pantai, jarak dari sungai, ketinggian dan kemiringan lereng menggunakan software GIS. Hasil penelitian ini mengelompokkan kerentanan tsunami di Kota Baubau yaitu kerentanan tinggi 0,58 km2, kerentanan sedang 1,49 km2 dan kerentanan rendah 3,91 km2. Kemudian di kelompokkan lagi kedalam tiga kategori Kawasan I (kerusakan tinggi), Kawasan II (kerusakan sedang) dan Kawasan III (kerusakan rendah) untuk menentukan strategi pengembangan infrastruktur yang akan dilakukan. Keywords: Infrastruktur, Mitigasi, Tsunami, Weight Overlay Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Andi Sugiawarti Putri)

37	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-92
Kajian Estimasi Dampak Rencana Pembangunan Pelabuhan Onshore Terhadap Ketahanan Masyarakat Pesisir Kota Pekalongan Tia Dianing Insani (1*), Iwan Rudiarto (1), Wiwandari Handayani (1) 1) Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro *tia.insani[at]pwk.undip.ac.id Abstract Selama lebih dari satu dekade, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) mengalami penurunan kinerja akibat banjir rob, sedimentasi, dan penurunan tanah. Tingkat produktivitas sektor perikanan tangkap dan perekonomian masyarakat pun menurun. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mengatasi permasalahan di PPNP melalui rencana pembangunan pelabuhan onshore. Pemerintah Kota Pekalongan menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan onshore bertujuan mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap Kota Pekalongan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di sekitar kawasan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana umumnya pembangunan di Indonesia, rencana pembangunan pelabuhan onshore di Kota Pekalongan disusun tanpa proses evaluasi awal (ex-ante). Meski sudah direncanakan sejak tahun 2011, belum banyak pelibatan masyarakat dalam mengkaji potensi dampak, manfaat, dan risiko pembangunan pelabuhan onshore. Belum tersedia dokumen resmi yang menjabarkan evaluasi awal (ex-ante) maupun rencana menyeluruh yang dapat diakses secara terbuka. Padahal keberadaan evaluasi awal (ex-ante) dapat meminimalisir timbulnya masalah di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengkaji estimasi dampak pembangunan pelabuhan perikanan onshore bagi ketahanan masyarakat. Pembahasan potensi dampak dalam penelitian ini dibagi dalam dimensi fisik ruang dan sosial-ekonomi yang berimplikasi pada ketahanan masyarakat. Pemahaman masyarakat akan potensi dampak dari rencana pembangunan pelabuhan onshore dapat menjadi dasar untuk mengestimasi dampak yang perlu diakomodasi oleh pembuat kebijakan guna menghasilkan anticipative policy. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Panjang Wetan (lokasi PPNP eksisting) dan Kelurahan Krapyak (lokasi pelabuhan onshore) yang merupakan wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, focus group discussion (FGD) bersama masyarakat, dan observasi lapangan. Sementara data sekunder sebagai penunjang analisis berasal dari dokumentasi institusi, sumber pemberitaan, dan kajian pustaka. Terdapat empat tahap analisis yang dilakukan, yaitu analisis dimensi fisik ruang kawasan pelabuhan dan sosial-ekonomi, analisis penilaian masyarakat, analisis estimasi dampak, dan analisis ketahanan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada dimensi fisik ruang, perubahan signifikan terlihat pada pemanfaatan ruang kawasan pelabuhan, status kepemilikan lahan, dan akses. Pada dimensi sosial-ekonomi, perubahan yang terjadi tidak lepas dari perubahan fisik ruang dan pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan. Aktivitas masyarakat yang semula didominasi sektor perikanan dan perindustrian mulai bertambah dengan aktivitas sektor pariwisata dan perdagangan dengan dibangunnya taman rekreasi Pantai Pasir Kencana dan pusat kuliner di kompleks Technopark Pekalongan. Interaksi masyarakat di kedua lokasi penelitian menunjukkan potensi peningkatan karena adanya infrastruktur baru berupa Jembatan Krapyak-Panjang. Analisis penilaian masyarakat menunjukkan sentimen positif dan negatif yang cenderung seimbang di antara kelompok masyarakat, khususnya terkait pengendalian banjir, akses dan infrastruktur, peluang ekonomi, dan perubahan sosial. Meskipun masyarakat secara umum memandang optimis bahwa pelabuhan onshore dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka, terdapat kekhawatiran akan dampak yang mungkin terjadi di luar dugaan. Masyarakat menilai bahwa pemerintah belum cukup membuka peluang partisipasi yang memungkinkan penyampaian inisiatif dan evaluasi. Analisis estimasi dampak rencana pembangunan pelabuhan onshore menunjukkan dinamika yang berbeda pada tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan (2011-2020), pembangunan (2021-2025), dan operasional (setelah 2025). Dampak positif banyak terjadi di tahap perencanaan pada dimensi fisik ruang, ditunjukkan oleh banyaknya penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan yang mulai dilakukan. Sementara itu, meningkatnya ketidakpastian dan spekulasi di tengah masyarakat pada tahap ini membuat dimensi sosial-ekonomi didominasi oleh dampak negatif. Di tahap pembangunan, estimasi dampak negatif lebih dominan pada dimensi ruang fisik karena proses pembangunan pelabuhan mulai berjalan. Akan tetapi, peluang ekonomi dan interaksi sosial masyarakat justru semakin meningkat pada tahap ini, sehingga dimensi sosial-ekonomi menunjukkan estimasi dampak positif. Tahap operasional menunjukkan estimasi dampak positif bagi kedua dimensi seiring dengan selesainya pembangunan dan dimulainya aktivitas di pelabuhan onshore. Secara keseluruhan, estimasi dampak yang dinamis berkembang di tiap tahapan rencana turut berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat. Dampak positif pada dimensi fisik ruang dan dimensi sosial-ekonomi secara dominan berkorelasi positif terhadap ketahanan masyarakat. Keywords: estimasi dampak, ex-ante, pelabuhan onshore Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Tia Dianing Insani)

38	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-94
Identifikasi Kondisi Eksisting Jalur Pedestrian Koridor Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Annisa Fitri Ramadhanti (a*), Agustiah Wulandari (b), Nana Novita Pratiwi (b) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Abstract Jalan Jenderal Ahmad Yani merupakan jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer yang masuk dalam indikasi program 5 (lima) tahunan dengan peningkatan jalur pedestrian yang sudah ada, pembangunan dan pemeliharaan jalur pedestrian. Koridor Jalan Jenderal Ahmad Yani memiliki jalur pedestrian yang menjadi ruang publik untuk menciptakan Kota Pontianak ramah terhadap pejalan kaki. Jalur pedestrian yang terbagi menjadi 3 segmen ini memiliki permasalahan minimnya ketersediaan fasilitas dan elemen pendukung yang memengaruhi minat masyarakat dalam berjalan kaki, padahal jalur pedestrian ini merupakan jalur pedestrian yang kondisi eksistingnya baru dilakukan penataan dan perbaikan ulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jalur pedestrian sehingga dapat menciptakan jalur pedestrian yang ramah pejalan kaki (walkable). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dengan acuan Peraturan Menteri PU Nomor 02/SE/M/2018. Hasil penelitian menunjukan segmen 1 yakni Taman Catur-Jalan Perdana (koridor sebelah kiri) dan Taman Sepeda-Jalan Media (koridor sebelah kanan) memiliki kondisi yang sudah sesuai, segmen 2 yakni Ayani Megamall (koridor sebelah kiri) dan Indosat Ooredo-Rumah Dinas (koridor sebelah kanan) memiliki kondisi yang tidak sesuai, dan segmen 3 yakni Rumah Dinas Kapolda-Pendopo Gubernur Kalimantan Barat (koridor sebelah kanan) dan PT Taspen-Museum Kalimantan Barat (koridor sebelah kiri) memiliki kondisi yang sudah sesuai. Keywords: identifikasi, jalur pedestrian, kondisi eksisting, pejalan kaki Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Annisa Fitri Ramadhanti)

39	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-97
Strategi Pengembangan Infrastruktur Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa Irsyadi Siradjuddin(a), Muh. Anshar(a), Sry Zulfahmiati K(a), Nurainandiyah(a), Iswahyuddin(a), Yuliana Sari(a), Muh. Nur Syafaat(a) (a)Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota/Fakultas Sains dan Teknologi/UIN Alauddin Makassar. Abstract Sektor pertanian memegang peran yang krusial dalam upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi. Namun di wilayah pedesaan, sektor pertanian belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti yang diharapkan. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa angka kemiskinan di daerah pedesaan masih tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur pertanian di kawasan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur perdesaan dalam pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis skoring dan analisis SWOT, analisis skoring digunakan dengan memberikan skor pada setiap indikatormenggunakan rumus indeks % sedangkan analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan infrastruktur perdesaan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk ketersediaan sarana di Kecamatan Tombolo Pao memperoleh nilai sebesar 86,5 % sehingga tingkat ketersediaan sarana yang ada dalam kategori cukup dengan tingkat pelayanan cukup terlayani, sedangkan untuk ketersediaan prasarana memperoleh nilai sebesar 78,9 % sehingga tingkat ketersediaan prasarana yang ada dalam kategori terpenuhi dengan kondisi baik. Adapun penelitian ini merekomendasikan strategi pengembangan infrastruktur perdesaan yaitu dengan meningkatkan infrastruktur transportasi untuk memfasilitasi kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, melakukan upaya mitigasi risiko longsor dan perhatian yang lebih besar terhadap saluran air dan sistem pengairan serta peningkatan jadwal operasi pasar untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Keywords: Ketersediaan Infrastruktur, Pengembangan Kawasan Pertanian, Kecamatan Tombolo Pao Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Sry Zulfahmiati Kamaluddin)

40	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-109
Penyediaan Infrastruktur Dasar di Ibu Kota Negara Nusantara: Tantangan dan Rekomendasi Fika Novitasari (a)*, I Gusti Ayu Andani (a), Sri Maryati (a) a) Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan- Institut Teknologi Bandung, Jl Ganesa 10, Bandung 40132, Indonesia *fika.novitasari[at]itb.ac.id Abstract Penyediaan infrastruktur dasar sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat , dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Komponen utama dari infrastruktur dasar meliputi transportasi- air bersih- sanitasi- dan pengelolaan sampah. Penyediaan infrastruktur dasar merupakan bagian penting untuk mendukung tercapainya SDGs 11 ^make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable^. Prinsip ini sejalan dengan tujuan IKN Nusantara ^kota berkelanjutan di dunia^ yaitu memberikan pelayanan infrastruktur secara efektif seperti pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat. Mengingat pentingnya peran infrastruktur dasar intuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (Nusantara) Indonesia, studi terkait penyediaan dan perencanaan infrastruktur dasar menjadi sangat diperlukan. Beberapa tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi Ibukota Negara Baru sudah dinyatakan dalam berbagai studi sebelumnya. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara, beberapa isu sudah teridentifikasi diantaranya adalah keterbatasan air baku dan aksesibilitas. Studi ini bertujuan untuk memahami tantangan penyediaan infrastruktur dasar di IKN dengan mempelajari preseden dari beberapa ibu kota negara baru seperti Abuja, Brasilia dan Putrajaya. Metoda yang digunakan dalam studi ini adalah metoda kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Studi ini penting dilakukan untuk mengantasipasi tantangan dan dampak dalam penyediaan infrastruktur dasar, dan selanjutnya merumuskan rekomendasi dalam penyediaan infrastruktur dasar. Temuan studi menggambarkan di beberapa kasus, aktivitas masyarakat berkembang secara pesat hingga ke luar wilayah ibu kota negara baru, menyebabkan isu kecukupan pelayanan infrastruktur dasar. Untuk itu, diperlukan perencanaan penyediaan infrastruktur dasar yang matang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat ibu kota negara dan wilayah pendukungnya. Keywords: infrastruktur dasar, ibu kota negara, Indonesia Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Fika Novitasari)

41	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-111
Tingkat Kepuasan Penghuni Terhadap Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Rusunawa Kota Samarinda. Sylvia Citra Maharani, Maryo Inri Pratama, Mohtana Kharisma Kadri, Elin Diyah Syafitri Institut Teknologi Kalimantan Abstract Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi ini yang juga termasuk kedalam daerah mitra ibu kota negara baru, hal ini tentunya akan berdampak pada timbulnya arus urbanisasi masyarakat. Terjadinya peningkatan penduduk di suatu kota serta terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan mengakibatkan tempat tinggal yang layak huni semakin sulit diperoleh oleh masyarakat khususnya MBR . Salah satu solusi yang dapat dilakukan agar dapat mencukupi kebutuhan tempat tinggal yang terus mengalami dengan mengedepankan efisiensi lahan perkotaan ialah pembangunan hunian vertikal seperti rusun. Salah satu rusun yang ada di Kota Samarinda adalah rusunawa Sungai Kunjang yang sudah ada sejak tahun 1990an yang, bila dibandingkan dengan dua rusun lainnya yang ada di Kota Samarinda, merupakan rusun dengan tingkat keterisian unit yang paling rendah yaitu hanya 80%. Sebuah rusun wajib memfasilitasi sarana dan prasarana secara lengkap dan memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai akan memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi penghuni yang tinggal, tingkat kepuasan penghuni juga merupakan salah satu tolak ukur penentuan keberhasilan suatu pembangunan, yang nantinya dapat meningkatkan daya tarik hunian sebagai bentuk upaya meningkatkan jumlah penghuni rusunawa.. Melihat kondisi sarana dan prasarana rusunawa yang saat ini belum seluruhnya disediakan maka diperlukan penelitian tingkat kepuasan penghuni terhadap ketersediaan sarana dan prasarana rusunawa Sungai Kunjang. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian tingkat kepuasan penghuni rusunawa Sungai Kunjang ini dikarenakan penilaian tingkat kepuasan dilihat dari perspektif penghuni rusunawa. Variabel dapat dikelompokan ke dalam variable sarana, yang termuat dalam SNI 03-7033-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Susun Sederhana , dan variable prasarana, yang berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang persyaratan teknis pembangunan rusun. Variabel sarana meliputi sarana niaga, Pendidikan, Kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan pelatanan umum dan ruang terbuka, sedang variable prasarana meliputi kondisi jalan, tempat parker, air bersih, air limbah, drainase, tempat pembuangan sampah, alat pemadam kebakaran, jaringan listrik dan jaringan telepon. Penelitian dilakukan dengan melakukan survey kondisi kepuasan dan kepentingan dengan penghuni rusunawa sebagai responden, menganalisis tingkat kepuasan penghuni dan skala kepentingan untuk tiap variable dan diakhiri dengan analisis Customer Satisfaction Index (CSI). Metode pengumpulan data pada penilitian ini adalah kuesioner dengan jumlah responden sebesar 61 orang yang didapat menggunakan rumus Slovin. Skala kepuasan dibagi menjadi 4 kriteria penilaian. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam analisis CSI, didapatkan hasil nilai CSI pada variabel sarana sebesar 87% dan pada variabel prasarana sebesar 84%. Berdasarkan kriteria penilaian CSI, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan penghuni baik itu terhadap ketersediaan sarana maupun ketersediaan prasarana rusunawa Sungai Kunjang secara keseluruhan termasuk ke dalam kriteria Sangat Puas. Hasil penilaian tingkat kepuasan penghuni rusunawa Sungai Kunjang yang diperoleh dari hasil analisis tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dipaparkan pada latar belakang, yaitu penghuni diasumsikan merasa tidak puas terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang ada saat ini dikarenakan saat ini masih ada sarana yang belum disediakan oleh pengelola. Ketidaksesuaian ini kemungkinan diakibatkan karena dalam penilaian tingkat kepuasan banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya dari faktor ketersediaan sarana dan prasarana saja. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa indikator yang harus perhatikan oleh pengelola rusunawa untuk dapat mempertahankan indikator tersebut agar tidak bergeser ke kuadran lain atau bahkan dapat meningkatkan persentase tingkat kepuasannya. Indikator-indikator tersebut adalah kondisi alat pemadam kebakaran, kondisi tempat pembuangan sampah, jarak sarana ruang terbuka dan jarak sarana peribadatan. Keywords: Kepuasan Penghuni, Prasarana, Rusunawa, Sarana Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Maryo Inri Pratama)

42	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-113
Preliminary Study: Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Perilaku Berwisata di Indonesia Naimah Putri Kamila (a*), Rose Fatmadewi (b), Petrus Natalivan Indrajati (a) a) Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. *naimahputrikamila[at]itb.ac.id b) Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Abstract Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai sektor perekonomian, salah satunya terkait industri pariwisata. Telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh pandemi terhadap industri pariwisata, termasuk yang berfokus pada unit analisis berupa objek wisata. Namun, tidak banyak yang membahas mengenai perubahan perilaku berwisata masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Buku Tren Pariwisata (Kemenparekraf, 2021), preferensi Urban Tourism ketika dan setelah pandemi lebih pada obyek-obyek wisata perkotaan yang bersifat outdoor (dengan sirkulasi udara yang baik), dibandingkan dengan sebelum pandemi. Selain itu, wisata perkotaan lebih banyak dilakukan secara kelompok kecil (teman dekat atau keluarga), dibandingkan dengan kelompok besar (Orindaru et al, 2021). Wisatawan juga cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum (Zhang, et. al, 2021- Kim et. al, 2021). Berangkat dari beberapa studi yang sudah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya studi mengenai pengaruh pandemi terhadap sektor pariwisata di Indonesia berdasarkan sudut pandang wisatawan. Secara teknis, penelitian yang dilakukan merupakan awalan atau preliminary study untuk mengetahui dampak pandemi di Indonesia terhadap perubahan pola perilaku berwisata dari segi pola pergerakan, frekuensi, penyebab, maksud, tujuan serta harapan terhadap sektor pariwisata khususnya berkaitan dengan pariwisata perkotaan setelah pandemi. Pendekatan kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai perubahan perilaku berwisata, terutama wisata perkotaan, secara longitudinal, yaitu sebelum pandemi dan dibandingkan ketika terjadi pandemi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibatasi untuk kalangan dewasa (18 tahun ke atas) yang telah bekerja. Uji hipotesis deskriptif dilakukan sesuai dengan masing-masing jenis data yang didapatkan berkaitan dengan perilaku berwisata masyarakat Indonesia. Adapun hipotesis yang diuji berkaitan dengan perubahan perilaku berwisata akibat pandemi diantaranya adalah turis domestik akan lebih memilih destinasi wisata yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, berupa wisata outdoor (dengan sirkulasi udara yang baik) dan tidak terlalu ramai pengunjung. Selain itu, wisatawan dalam negeri diperkirakan akan lebih memilih berwisata dengan kelompok kecil dengan kendaraan pribadi, untuk tujuan personal. Berkaitan dengan pandemi, diperkirakan juga terdapat preferensi untuk mengeluarkan budget lebih untuk kegiatan berwisata yang lebih aman dan sehat. Berdasarkan data kuesioner yang dikumpulkan, dapat dilihat bahwa perilaku berwisata mengalami perubahan saat pandemi. Sebagian besar responden memilih wisata tunggal saat pandemi, dengan preferensi tempat wisata outdoor, serta memilih berwisata dengan kelompok kecil (1-2 orang) atau sedang (3-5 orang). Dengan adanya pilot study ini, diharapkan dapat membuka diskusi yang lebih luas terkait tren perilaku berwisata masyarakat Indonesia di masa depan di tengah era ketidakpastian untuk pariwisata yang berkelanjutan. Keywords: Perilaku berwisata, pandemi, Indonesia, pariwisata berkelanjutan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Naimah Putri Kamila)

43	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-117
Analisis Kesesuaian Jalur Pejalan Kaki Jalan Jendral Urip Sumoharjo Kota Pontianak Firsta Rekayasa Hernovianty (1*), Erni Yuniarti (2), Putri Aghnia Silmi (3) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Abstract Pertambahan jumlah penduduk perkotaan dapat menimbulkan peningkatan pergerakan untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Hal ini perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang manusiawi dan ramah lingkungan, yaitu jalur pejalan kaki. Kota Pontianak saat ini sudah menyediakan jalur pejalan kaki di beberapa ruas jalan, salah satunya Jalan Jend Urip Sumoharjo. Koridor jalan ini telah mengalami perkembangan khususnya pada aktivitas perdagangan dan jasa. Namun, jalur pejalan kaki yang ada pada Jalan Jend Urip Sumoharjo belum dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan belum dibangun dengan material yang dapat meningkatkan nilai estetika. Selain itu, hambatan berupa adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada jalur pejalan kaki tersebut, dapat menyebabkan benturan antara aktivitas pejalan kaki dengan aktivitas lainnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis karakteristik dan kesesuaian jalur pejalan kaki Jalan Jend Urip Sumoharjo Kota Pontianak dengan mengacu pada peraturan dan pedoman yang berlaku. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitaif deskriptif dengan teknik analisis skoring untuk melihat kategori kesesuaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jalan Jend Urip Sumoharjo sudah disediakan jalur pejalan kaki baik di ruas kiri dan ruas kanan jalan, namun masih ditemukan permasalahan fisik berupa kerusakan material dan kurang meratanya sarana pendukung pada jalur pejalan kaki. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2018 tentang Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki dihasilkan tingkat kesesuaian jalur pejalan kaki Jalan Jend Urip Sumoharjo yang termasuk ke dalam kategori kurang sesuai dengan nilai kerusakan tiap ruas sebesar 37% pada ruas kiri dan 55% pada pada ruas kanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kualitas berupa perbaikan dan perencanaan penyediaan sarana dari jalur pejalan kaki tersebut. Keywords: fasilitas, jalur pejalan kaki, kesesuaian Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Firsta Rekayasa Hernovianty)

44	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-118
Winner and Loser: Studi Dampak Kepadatan Wilayah dalam Penyediaan Perumahan yang Berkelanjutan (Studi Kasus Jakarta dan Kalimantan Timur sebagai Wilayah Ibu Kota Negara) Hanafi Kholifatul Iman, Iwan Kustiwan, Maya Safira Institut Teknologi Bandung Abstract Negara berkembang cenderung memiliki jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan negara maju sehingga perlu untuk dikendalikan, terlebih lagi jika didukung dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Jumlah penduduk yang terus berkembang ini kemudian menyebabkan tingkat kepadatan yang terjadi di suatu daerah menjadi semakin tinggi. Perkembangan kawasan perkotaan yang cukup tinggi dan didukung oleh pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi akibat pengaruh urbanisasi menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, akses terhadap sarana dan prasarana dasar, perekonomian, dan sebagainya. Beberapa kota yang terus berkembang akan menjadi semakin padat sehingga menyebabkan daya dukung kota juga akan semakin terbatas. Namun, di sisi lain, ada juga kota yang pertumbuhannya lambat, tetapi tetap terkendali sehingga penyediaan kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Dari sini, akan dibahas lebih dalam mengenai konsep wilayah ^winner^ dan ^loser^ dalam konteks penyediaan kebutuhan dasar perumahan. Dalam konteks wilayah ^winner^ dan ^loser^, wilayah ^winner^ dapat diartikan sebagai wilayah yang penduduk dan aktivitasnya teraglomerasi dalam satu lokasi atau wilayah yang sangat padat serta memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah ^loser^ dapat diartikan sebagai daerah yang secara keseluruhan pertumbuhan daerahnya cukup lambat bahkan tidak berkembang atau menurun, baik dari sektor ekonomi, perkembangan fasilitas, dan juga pertumbuhan penduduk yang cukup lambat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan antara dua lokasi dengan cara mendeskripsikan sesuai dengan konsep kawasan ^winner^ dan ^loser^, yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan perumahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif untuk memperdalam informasi terkait perumahan secara lebih detail yang didukung dengan pendekatan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa Jakarta merupakan ^winner area^ sedangkan Kalimantan Timur adalah ^loser area^. Dari keunggulan daya tarik Jakarta, Jakarta akan tumbuh pesat dan menjadi lebih maju terutama di bidang ekonomi sedangkan Kalimantan Timur memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih lambat dan kegiatan ekonomi yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan Jakarta. Jakarta dan Kalimantan Timur masih menghadapi masalah perumahan mereka sendiri. Jakarta kesulitan menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena keterbatasan lahan dan daya dukung juga terbatas dan sudah defisit. Kalimantan Timur menghadapi untuk menyediakan perumahan tetapi dalam jumlah yang lebih rendah dari Jakarta dan juga Kalimantan Timur masih memiliki lebih banyak ruang untuk dikembangkan. Selain itu, masalah lingkungan menjadi isu yang paling banyak dibicarakan di Kaltim akibat deforestasi, sehingga bisa dikelola dengan baik. Banyak cara untuk mengatasi masalah perumahan tersebut, baik di Jakarta maupun Kalimantan Timur. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan di Jakarta harus dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip revitalisasi berupa perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan. dalam memenuhi kebutuhan akan rumah, diperlukan upaya yang sangat besar dalam pembangunan rumah vertikal baik di kawasan baru maupun di kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Sedangkan di kawasan kumuh, diperlukan upaya peningkatan kualitas perumahan dan fasilitas lingkungan. Konsep revitalisasi semacam ini sudah dilakukan di daerah lain di Indonesia, misalnya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan pulau serta daerah lain. Selain itu, untuk mencapai rencana pengembangan yang telah direncanakan oleh pengambil, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen dengan mempertimbangkan sistem dan teknologi informasi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perkotaan yang sesuai dengan kondisi setempat. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kerangka kerjasama lainnya. Keywords: winner, loser, Jakarta, Kalimantan Timur, perumahan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Hanafi Kholifatul Iman)

45	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-125
Rumusan Penanganan Kekumuhan pada Kawasan Kumuh Prioritas di Kabupaten Berau Dwi Fitrianingsih(a*), Zumrotul Islamiah (b) a) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Berau *dwi[at]umberau.ac.id b) Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Abstract Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu permasalahan pembangunan di wilayah perkotaan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk miskin yang berpenghasilan rendah serta budaya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dapat menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh atau slum area. Di Kabupaten Berau sendiri, pada wilayah perkotaanya juga terdapat Kawasan Permukiman Kumuh seluas 28,26 Ha yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 Tentang Penepatan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Berau. Pada Kawasan permukiman kumuh tersebut, perlu dirumuskan kebijakan penanganan untuk mengatasi kondisi kekumuhan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Kawasan Kumuh prioritas dan merumuskan kebijakan penanganan kekumuhan pada Kawasan kumuh prioritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan metode skoring dan studi pustaka. Hasil dari Analisa skoring yang dilakukan menunjukkan bahwa Kawasan kumuh prioritas terdapat di RT 022 Kelurahan Teluk Bayur, dimana lokasi tersebut berada pada bantaran sungai. Adapun kebijakan penanganan kumuh yang dilakukan berkaitan dengan penataan serta perubahan fungsi dan massa bangunan, pembuatan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan yang sudah ada, pengembangan sistem air minum, pembuatan dan rehabilitasi jaringan drainase, pengembangan sistem pengolahan limbah, pengadaan sarana persampahan, pengembangan sistem proteksi kebakaran, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Keywords: Kawasan Kumuh Prioritas, Penanganan Kawasan Kumuh, Perumahan dan Permukiman Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Dwi Fitrianingsih)

46	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN	ABS-133
Menjamin Ketersediaan Air Baku untuk Keberlanjutan Penyediaan Air Minum Perpipaan di IKN Nusantara, Indonesia Nicco Plamonia, Melania Hanny Aryantie, Riardi Pratista Dewa , Prima Djiwa Osly, Witra Apdhi Yohanitas, Tania Andari Badan Riset dan Inovasi Nasional Abstract Ibu Kota Republik Indonesia dipindahkan dari DKI Jakarta di Pulau Jawa ke di IKN Nusantara di Pulau Kalimantan. IKN direncanakan dengan konsep forest city, sponge city, dan smart city. Sistematic literature review mengatakan bahwa konsep dibangun setelah adanya infrastruktur dasar (Jalan, Perumahan, dan Air Minum Perpipaan) yang kuat sebagai first layer, baru kemudian konektivitas (Infrastruktur Pelengkap) diterapkan. Menjamin ketersedian air baku untuk air minum perpipaan adalah menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Oleh karena itu diperlukan Pengelolaan Sumber Daya Air yang handal dan berkelanjutan pada Ibu Kota Nusantara. Terdapat dua sumber air baku yang dibangun yaitu (1) Bendung dan Intake Sepaku dan (2) Bendungan Sepaku Semoi. Keywords: IKN, Air Baku, Air Perpipaan, Keberlanjutan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nicco Plamonia)

47	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-24
Kajian Pengembangan Transportasi Cerdas Kawasan Destinasi Wisata di Kabupaten Buru Fadillah Darmawanty Listanto, Darmawan Listya Cahya Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota/Teknik/Universitas Esa Unggul Abstract Kabupaten Buru adalah salah satu daerah menarik yang berlokasi di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Kabupaten ini memiliki banyak daya tarik seperti keindahan alam, budaya yang beragam, sejarah yang menarik dan hal lainnya, yang mana dapat dimanfaatkan, dan dijadikan sebagai kawasan destinasi wisata. Daya tarik kawasan destinasi wisata tersebut dapat dimanfaatkam sebagai penggerak ekonomi bagi pengembangan wilayah Kabupaten Buru, namun masih terkendala masalah aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan atau keterjangkauan untuk mencapai lokasi kawasan destinasi wisata melalui sistem tranportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aksesibilitas kawasan destinasi wisata Kabupaten Buru dengan konsep transportasi cerdas. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan software Google Earth dan ArcGIS. Analisis data dilakukan dengan metode penilaian dan pembobotan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata aksesibilitas menuju kawasan destinasi wisata di Kabupaten Buru relatif rendah. Oleh karena itu, pengembangan transportasi cerdas perlu segera diaplikasikan dalam rangka pengembangan kawasan destinasi wisata di Kabupaten Buru. Keywords: aksesibilitas, Buru, pariwisata, pengembangan, transportasi Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Fadillah Darmawanty Listanto)

48	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-46
Analisis Kebutuhan Parkir dan Penentuan Lokasi Parkir Off Street Pada Koridor Jl. Kh Abdul Hasan Kota Samarinda Alicia Damayanti(a*), Arief Hidayat (a) a) Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan, Jalan Soekarno Hatta Km. 15, Balikpapan, Indonesia *08191006[at]student.itk.ac.id Abstract Koridor Jl. Kh Abdul Hasan adalah salah satu jalan yang ada di Kota Samarinda dengan Kawasan perdagangan dan jasa. Jl. KH Abdul Hasan memiliki aktifitas yang padat pada jam tertentu. Penelitian bertujuan menganalisis kebutuhan parkir dan penentu lokasi parkir off street. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik parkir, volume kendaraan tertinggi pada segmen dua dengan jumlah kendaraan 154 unit, dengan rata rata durasi parkir 0,5 jam/kend yang berarti memiliki waktu 30 menit, akumulasi tertinggi pada segmen dua, indeks parkir pada setiap segmen memiliki nilai > 1 sehingga belum dapat menampung kendaraan yang parkir, pergantian parkir pada setiap segmen memiliki nilai rata rata 1,5 kend/srp. Parkir on street ini mengganggu kapasitas jalan yang seharusnya kapasitas jalan 7.990 smp/jam. Didapati kebutuhan parkir 567 SRP mobil dan 1.891 SRP motor dengan skoring terbesar 1,85 pada segmen satu dengan luasan 2.837 m2. Keywords: Karakteristik parkir, Lokasi Parkir Off Street dan Parkir Off Street Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Alicia Damayanti)

49	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-47
Pengembangan Sistem Kawasan Parkir Berbasis Sharing Parking Pada Kawasan Perdagangan Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Kota Samarinda Amalia Nindya Kartika (1*), Arief Hidayat (1) a. Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan, Jl. Soekarno Hatta No.KM 15, Karang Joang, Balikpapan 76127, Indonesia. 08191007[at]student.itk.ac.id Abstract Permasalahan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Samarinda adalah kemacetan karena adanya berbagai jenis kegiatan membuat jalan tersebut ramai akan tarikan pergerakan. Adapun potensi di Jalan Jenderal Sudirman merupakan kawasan strategis yang berada di pusat kota dengan berbagai macam sarana dan kawasan yang terdapat banyak ruang parkir yang tidak digunakan selain waktu kegiatan ditempat tersebut serta terdapat perbedaan waktu dalam penggunaan parkir pada masing-masing sarana. Penelitian ini menggunakan metode analisis Karakteristik Parkir, kebutuhan Ruang Parkir dan Arahan penggunaan Sharing Parking. Hasil analisis karakteristik parkir didapatkan data bahwa pada segmen 1 kelebihan kendaraan roda 2 yang parkir sebanyak 93 kendaraan dan segmen 2 memiliki kelebihan kendaraan roda 4 sebesar 12 kendaraan serta untuk Gereja GPIB akhir pekan kelebihan kendaraan roda 2 yang parkir sebesar 10 kendaraan. Hasil analisis kebutuhan ruang parkir tertinggi didapatkan pada segmen 1 sebesar 1.046 roda 2 dan 331 ruang parkir roda 4. Untuk segmen 2 kebutuhan ruang parkir tertinggi sebesar 435 ruang parkir roda 2 dan 70 ruang parkir roda 4. Pada Gereja GPIB kebutuhan ruang parkir tertinggi sebesar 139 ruang parkir roda 2 dan 6 ruang parkir roda 4. Arahan penggunaan Sharing Parking didapatkan untuk segmen 1 sarana yang dapat dijadikan prioritas parkir yakni Gereja Katedral di hari kerja dan Bank BCA untuk akhir pekan. Untuk segmen 2 sarana yang dapat dijadikan prioritas parkir yakni Gereja katedral dan Masjid Nurul Mu^minin, serta untuk akhir pekan dapat menggunakan Bank Kaltimtara. Untuk Gereja GPIB 2 sarana yang dapat dijadikan prioritas parkir yakni Masjid Nurul Mu^minin di hari kerja dan Kantor Gubernur di akhir pekan. Pemilihan prioritas parkir tersebut berdasarkan pada variable-variabel yang dibutuhkan dalam arahan penentuan Sharing Parking. Keywords: Kemacetan, Parkir, karakteristik parkir, kebutuhan parkir, arahan sharing parkir Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Amalia Nindya Kartika)

50	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-56
Analisis Waktu Tempuh Pergerakan untuk Bekerja di Kota Bandung Vania Vinishaumi, I Gusti Ayu Andani Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung Abstract Menurut data Asia Development Outlook 2019, Kota Bandung menempati urutan ke-14 kota termacet di Asia. Sementara DKI Jakarta menempati di urutan ke-17, sementara Surabaya menempati di urutan ke-20. Adapun dari 2,2 juta unit kendaraan di Kota Bandung, terdiri dari 1,7 juta kendaraan motor dan 500 ribuan pada kendaraan mobil. Ketidaksesuaian antara tempat tinggal dan tempat bekerja atau beraktivitas didukung dengan minimnya penyediaan angkutan umum mengakibatkan tingginya kepemilikan kendaraan dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi waktu tempuh pergerakan dan kecenderungan masyarakat dalam memilih lokasi bekerja atau lokasi tempat tinggal. Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi variabel laten, seperti kepuasan terhadap pergerakan dan lokasi tempat tinggal saat ini. Kedua variabel ini bersama dengan yang diobservasi, seperti variabel sosio-ekonomi, karakteristik pergerakan, karakteristik tempat tinggal, dan karakteristik tempat bekerja digunakan untuk memodelkan waktu tempuh pergerakan untuk bekerja dengan menggunakan model regresi linear berganda. Dengan jumlah observasi sebesar 282 responden, terdapat enam variabel independent yang berpengaruh terhadap waktu tempuh perjalanan, yaitu variabel jarak, variabel pemilihan moda kendaraan pribadi, variabel biaya pengeluaran, variabel pendapatan, dan variabel kepuasan terhadap kedekatan tempat tinggal serta kepuasan terhadap keamanan dan kenyamanan tempat tinggal. Keenam variabel independen tersebut mampu menjelaskan variansi variabel dependen sebesar 51,91%. Studi ini menemukan bahwa pengguna angkutan umum cenderung memiliki waktu tempuh yang lebih lambat dibandingkan pengguna kendaraan pribadi dan transportasi online. Pengguna transportasi online memiliki waktu tempuh yang paling cepat dibandingkan pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum. Walau demikian, kami menemukan bahwa responden yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi cenderung bertempat tinggal jauh dari tempat bekerjanya sehingga memiliki waktu tempuh pergerakan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh preferensi untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman, walaupun harus bertempat tinggal jauh dari tempat bekerja. Sementara responden dengan pendapatan lebih rendah (di bawah UMR) cenderung memilih tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja. Temuan ini menguatkan urgensi untuk menyediakan pemukiman yang layak dan terjangkau di pusat kota atau pusat-pusat aktivitas. Penyediaan layanan angkutan umum yang terintegrasi dan memiliki konektivitas tinggi perlu dipersiapkan untuk melayani pusat-pusat aktivitas tersebut dan pemukiman-pemukiman penduduk hingga di daerah pinggiran. Keywords: lokasi tempat tinggal, kemacetan, komuter, waktu tempuh. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (I Gusti Ayu Andani)

51	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-63
PERAN MRT DALAM MENDORONG MENDORONG SISTEM TRANSPORTASI CERDAS : STUDI KASUS MRT DUKUH ATAS FORINA LESTARI, MUHAMMAD DENYS ARYA WAHYUDI, NUR HAKIM, ANTHONY P. NASUTION INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA Abstract Transportasi sebagai bagian dari penghidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Transportasi publik perlu mempertimbangkan faktor kemudahan, kenyamanan, dan aksesibilitas, agar dapat menjadi pilihan atau pertimbangan moda transportasi bagi masyarakat. Mass Rapid Transit (MRT) yang dikenal sebagai Moda Raya Terpadu dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan tentang Pola Transportasi Makro yang berisi arahan pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi. Kajian ini mengambil studi kasus Kawasan MRT Dukuh Atas yang merupakan kawasan pusat transit yang berada diutara pusat bisnis Jakarta, sebagai pusat kegiatan primer yang dimana terdapat kawasan bisnis, pusat pemerintahan, dan kawasan perkantoran dengan titik perpindahan antar moda transportasi seperti BRT Transjakarta, MRT, LRT, kereta Commuter Line, dan kereta Bandara Soekarno-Hatta dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Kawasan Berorientasi Transit di Stasiun Dukuh Atas BNI sudah optimal sebagai penghubung atau connecting antarmoda yang saling terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui kuesioner, wawancara dan obervasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai bagaimana prasarana dan sarana dalam integrasi antarmoda di sekitar stasiun Dukuh Atas BNI dengan melihat karakterisik pengguna MRT dan juga pola pergerakan penggunanya seperti tujuan lokasi, tujuan pergerakan, dan waktu tempuh yang mempengaruhi pengguna dalam memilih moda transportasi yang menjadi daya tarik dalam memudahkan aktivitas sehari-hari. Selain itu sejauh mana fasilitas telah mendukung sistem pengelolaan yang baik. Keywords: Mass Rapid Transit (MRT), Transportasi Cerdas, Dukuh Atas, Jakarta Share Link | Plain Format | Corresponding Author (forina lestari)

52	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-71
Konsep Integrasi Terminal Bus Antarkota dengan Rest Area Jalan Tol (studi kasus: Rest area KM754A dan 753B Tol Surabaya - Malang) Arief Setijawan 1,*, Mohammad Reza2, Arif Ali Zamroni 3 PWK Intitut Teknologi Nasional Malang Abstract Salah satu prinsip utama sistem jaringan adalah efisiensi, termasuk sistem jaringan transportasi. Efisiensi seringkali berhubungan erat dan atau membutuhkan integrasi dengan sektor lain. Guna menciptakan integrasi yg optimal dibutuhkan terobosan yang cerdas. Konsep integrasi antara rest area dengan terminal bus antar kota menjadi penting untuk dikaji. Bus antarkota kini telah banyak beralih menggunakan jalan tol dengan tujuan mempersingkat waktu perjalanan. Namun, terkadang bus antarkota tetap perlu keluar - masuk jalan tol untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di agen atau terminal lintasan sehingga menambah waktu perjalanan. Perlu adanya terobosan baru agar perjalanan bus antarkota dapat semakin efisien. Rest area jalan tol berpotensi dapat mengakomodir kebutuhan naik - turun penumpang bus antarkota karena lokasinya yang strategis dan sebarannya merata pada seluruh jaringan jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, lalu menyusun konsep dan strategi dalam pengaplikasian terminal bus antarkota pada rest area jalan tol. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis konsepsi ruang dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada lokasi studi, terdapat peluang yang tinggi berdasarkan minat masyarakat, kondisi eksisting rest area, ketersediaan lahan sekitar rest area, kondisi aksesibilitas, ketersediaan bus antarkota dan juga mendapat respon positif dari awak/kru bus antarkota. Konsep yang dihasilkan adalah pengaturan sirkulasi, zonasi ruang dan perpindahan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan dan kelancaran pengguna rest area dan juga pengguna bus antarkota. Strategi yang perlu dilakukan adalah penambahan jaringan transportasi pengumpan atau feeder dan juga meningkatkan keterhubungan fisik antar rest area pada kedua arah. Keluaran dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam arahan pengembangan transportasi cerdas dengan memanfaatkan peluang infrastruktur dan sebagai solusi bagi peningkatan aspek dalam konektivitas antar wilayah. Keywords: bus antarkota, jalan tol, rest area, terminal Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Arief Setijawan)

53	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-89
Studi Kelayakan Transportasi Umum Penghubung Kawasan IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan Kota Balikpapan Sebagai Upaya Mempercepat Pembangunan Kawasan IKN Irham Annafi Kishandoko, Anandharu Risna, Jasmine Akhiru Ramadhanti, Frigate Rario Yusuf Universitas Diponegoro Planosentris Nusantara Abstract Ibu Kota Negara Indonesia akan berpindah dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur. Penggunaan lahan hutan dan kondisi topografi yang beragam menjadi tantangan bagi proses pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah penyangga IKN sebagai pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan sebagai salah satu kota yang berada paling dekat dengan Kawasan Pengembangan IKN pada Provinsi Kalimantan Timur, seharusnya memiliki keterkaitan paling besar dalam menunjang proses pembangunan IKN. Penguatan keterkaitan dari kedua wilayah tersebut bisa direncanakan melalui pembangunan transportasi umum yang berkelanjutan. Salah satunya melalui perbandingan antar pembangunan moda transportasi umum berupa kereta gantung, kereta api, maupun rencana jaringan jalan tol (bis umum) yang bisa menghubungkan antara kawasan IKN dengan Kota Balikpapan. Urgensi dari pembangunan moda transportasi umum ini akan ditinjau melalui beberapa metode analisis spasial, yaitu prakiraan perkembangan lahan dan analisis kondisi topografi. Pada prakiraan perkembangan lahan pada beberapa tahun mendatang menggunakan metode Cellular Automata melalui software QGIS, serta kondisi ketinggian topografi dan kemiringan lereng lokasi menjadi bahan dasar dalam penentuan jenis transportasi umum dengan disesuaikan rencana desain fisiknya melalui software SketchUp terhadap kondisi lokasi sekitar. Oleh karena itu, kajian moda transportasi umum ini bisa mempercepat pembangunan IKN melalui aktivitas mobilitas penduduk Kota Balikpapan. Keywords: IKN, Kota Balikpapan, Transportasi Umum Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Irham Annafi Kishandoko)

54	PEMODELAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI CERDAS	ABS-103
Eksplorasi Preferensi Pemilihan Lokasi Idle-Time Pengemudi Ojek Daring di Kota Bandung Maya Safira- Azwan Nazamuddin- Hafiyyan Hilmy Fawwaz- Hanafi Kholifatul Iman- Petrus Natalivan- Ibnu Syabri Institut Teknologi Bandung Abstract Ojek daring, merupakan salah satu inovasi TIK yang terjadi pada bidang transportasi yang melayani kebutuhan perjalanan hingga pengantaran berbagai kebutuhan harian masyarakat. Penelitian ini membahas implikasi ojek daring berbasis Multi-Service Transport Platforms (MSTP) dalam transportasi perkotaan. Fokus pada dampak waktu tunggu (idle-time) pengemudi yang mencari pesanan, studi ini menganalisis pola pergerakan dan pemilihan lokasi. Metode kuesioner dengan skala Likert pada 244 pengemudi di Kota Bandung digunakan untuk mengumpulkan data persepsi pengemudi terhadap lokasi idle-time pada berbagai waktu. Hasil menunjukkan variasi karakteristik responden dan mengidentifikasi jam puncak layanan pada interval 06:00-08:00, 11:00-13:00, dan 16:00-21:00. Lokasi komersial seperti restoran, pasar, dan pusat perbelanjaan menjadi pilihan utama sepanjang hari. Hal ini sejalan dengan hasil analisis dari catatan perjalanan pengemudi yang dikumpulkan. Faktor operasional, termasuk penggunaan informasi potensi pesanan dan jam aktif pengemudi, terbukti signifikan dalam menentukan lokasi idle-time. Keywords: Ojek Daring, Pemilihan Lokasi, Idle-Time, Preferensi, Kota Bandung Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Maya Safira)

55	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-15
Prediksi Perubahan Penggunaan Lahan Berbasis Cellular Automata Menggunakan LanduseSim di Pulau Lembeh, Kota Bitung Rieneke Lusia Evani Sela, Linda Tondobala, Andy Malik Perencanaan Wilayah dan Kota/Arsitektur, Fakultas Teknik/Universitas Sam Ratulangi Abstract Pulau Lembeh berada di Sulawesi Utara, posisinya berada di sebelah timur dari Kota Bitung dan secara administratif sebagai bagian dari kota ini. Pulau ini merupakan pulau kecil yang difokuskan sebagai destinasi wisata berkelas dunia dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Arahan penggunaan lahan terbangun untuk permukiman, pariwisata dan industri dengan memaksimalkan karateristik topografi perbukitan dan dikelilingi pesisir pantai. Pertumbuhan penduduk dan dinamika pembangunan akan berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Adapun faktor-faktor pendorongnya adalah kedekatan pusat kota, jalan, prasarana dan sarana serta rencana kawasan aerotropolis dan International Hub Port (IHP). Semakin baik memprediksi perubahan penggunaan lahan perkotaan, maka semakin baik meminimalisir dampak yang akan terjadi di masa mendatang. Perubahan penggunaan lahan di pulau ini dapat dianalisis secara spasial dengan memanfaatkan data penginderaan jarak jauh. Oleh karena itu, tujuan riset adalah memprediksi perubahan penggunaan lahan hingga 20 tahun, sejak tahun 2021 sampai tahun 2041 khususnya wilayah perkotaan Pulau Lembeh. Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif berbasis Cellular Automata (CA). Analisis pembobotan dengan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP) sedangkan proses simulasi menggunakan software Archmap 10.4 dan LanduseSim 2.3.1. Dalam pengkajian mempertimbangkan faktor penghambat zonasi yaitu zona lindung dan zona rawasan bencana. Hasil prediksi menunjukkan perubahan penggunaan lahan permukiman sebesar 136,99 Ha atau 118 % dan lahan pariwisata sebesar 1,25 Ha atau 11%. Hasil validasi diperoleh akurasi prediksi sangat baik sebesar 94,85 %. Pertumbuhan penggunaan lahan permukiman dan pariwisata serta perubahan penggunaan lahan industri yang cukup signifikan, mengisyarakatkan perlu dikaji kembali rencana detail tata ruang khususnya bagian wilayah perkotaan. Keywords: Cellular Automata, LanduseSim, Land Use Change. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Rieneke Lusia Evani Sela)

56	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-17
Penentuan Lahan Potensial Permukiman Menggunakan Analisis Buffer Jaringan Jalan Berdasarkan Daya Tampung Lahan Di Kecamatan Mapanget Andini (a), Alya G R Suawah (b), Raquella N D F Ricky (c), Rieneke L E Sela (d) a-d) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Maluku No. 50, Bahu, Manado, Indonesia 95115 Abstract Kecamatan Mapanget merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Manado. Berdasarkan SK Walikota No.128/Kep/SB.01/BAPELITBANG/2017, Kecamatan Mapanget diarahkan sebagai pengembangan kota baru. Namun Kecamatan Mapanget mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu sebesar 122.377 jiwa/Ha sehingga berpengaruh pada penggunaan lahan yang dapat terus berubah karena adanya pemenuhan kebutuhan lahan dan mengakibatkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Daya dukung dan daya tampung lahan diperlukan sebagai arahan pengembangan kawasan permukiman sehingga tidak terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis daya dukung dan daya tampung eksisting (tahun 2022) dan proyeksi untuk 20 tahun kedepan (tahun 2042) serta untuk menentukan arahan pengembangan kawasan permukiman tahun 2042. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif serta analisis spasial dengan metode overlay dan metode buffer dalam pemetaan daya dukung dan daya tampung lahan dan arahan pengembangan kawasan permukiman yang diolah menggunakan software Arcgis 10.8. Hasil dari analisis daya dukung dan daya tampung lahan tahun pada tahun eksisiting (tahun 2022) yaitu dapat menampung lahan bermukim dan untuk tahun 2042 yaitu mampu menampung yang meliputi seluruh kelurahan pada Kecamatan Mapanget dengan luas total lahan layak huni 29.431.315 m2 dari total luas 53566120.04 m2 Kecamatan Mapanget. Hasil dari analisis arahan pengembangan kawasan permukiman dengan menggunakan metode buffer berdasarkan kriteria jaringan jalan diperoleh hasil bahwa arahan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Mapanget tersebar ke seluruh kelurahan dengan luas lahan potensial sebesar 28.934.321 m2. Hasil dari lahan potensial tersebut dijadikan sebagai arahan pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Mapanget. Keywords: Kota Manado, Kecamatan Mapanget, Daya Dukung, Daya Tampung, Lahan Potensial Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Andini Andini)

57	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-22
Pertimbangan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berbasis Yuridiksi Mujio 1.2, Stephan Kitzbichler3, Omo Rusdiana 2, Didit Okta Pribadi2, Dhiar Siddiq2, Mia Ermyanyla2, Dwi Kusharyono3, Indra Kumara 4, 1Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan 2Pusat Pengkajian Perencanaan Pembangunan Wilayah (P4W). IPB University 3Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 4Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu. Abstract Kabupaten Kapuas Hulu merupakan wilayah hulu Provinsi Kalimantan Barat, salah satu kabupaten dengan wilayah sebagian besar adalah kawasan lindung atau 76% merupakan kawasan hutan (Taman Nasional, Hutan Lindung dan Hutan Produksi). Tentunya pendekatan Perencanaan tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu berbeda dengan wilayah lainnya yang mempunyai kawasan lindung lebih kecil. Produksi berkelanjutan menjadi dasar pemanfaatan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu. Pendekatan yurisdiksi untuk wilayah produksi berkelanjutan adalah konsep yang cocok - karena secara holistik mempertimbangkan konteks ekonomi, ekologi, dan sosial dalam suatu lanskap. Wilayah produksi berkelanjutan dirancang untuk secara bersamaan melestarikan ekosistem penting, membangun produksi pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk setempat. Tujuan peneletian ini adalah rekomendasi strategis dan implementasi peningkatan pertimbangan aspek keberlanjutan dalam proses peninjauan rencana tata ruang. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) Menentukan tahapan pendekatan penataan ruang berbasis yurisdiksi- (2) Menentukan pokok bahasan pemanfaatan ruang berbasis yurisdiksi- (3) Analisis prinsip, kriteria, dan indikator- (4) Menentukan strategi dan rekomendasi implementasi. Kata-kunci : berkelanjutan, strategi, prinsip, kriteria, indikator, tata ruang, yuridiksi Keywords: berkelanjutan, strategi, prinsip, kriteria, indikator, tata ruang, yuridiksi Share Link | Plain Format | Corresponding Author (mujio mujio)

58	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-33
Analisis Zonasi Dan Kesesuaian Kebijakan Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Bencana Longsor Rasyid Ridha 1,*, Febrita Susanti 2, Sri Rahmi Yunanti 3 Universitas Muhammadiyah Mataram Abstract Abstract is submitted as file Keywords: longsor, zonasi, kebijakan, penataan ruang Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Rasyid Ridha)

59	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-35
Analisis Perubahan Tutupan Lahan Pada Kecamatan Balikpapan Utara dengan Menggunakan LCM Muhammad Umar Ibrahim(1*), Achmad Ghozali S.T., M.T. (2) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan Land Management, Technische Universitat Berlin *umribr308[at]gmail.com Abstract Perkembangan penduduk serta peningkatan aktivitas dan pergerakan penduduk merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pada suatu kawasan. Perluasan lahan terbangun merupakan bentuk konversi lahan, yang dapat memberikan permasalahan secara ekologis jika tidak dikendalikan. Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebuah Kecamatan pada Kota Balikpapan yang mengalami perkembangan secara pesat. Terdapat infrastruktur fisik Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Institut Teknologi Kalimantan, serta beberapa destinasi pariwisata dan pusat perdagangan dan jasa yang telah terbangun selama tahun 2015-2020. Selain itu Kecamatan Balikpapan Utara juga berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Barat yang memiliki Kawasan Industri Kariangau. Sehingga dengan letaknya yang strategis akan meningkatkan minat masyarakat untuk bermukim pada Kecamatan Balikpapan Utara yang menyebabkan peningkatan pada jumlah dan aktivitas penduduk, lalu meningkat pula perubahan tutupan lahan pada kawasan tersebut. Terdapat potensi pada permodelan spasial dalam menganalisis perubahan tutupan lahan, salah satu metodenya adalah dengan menggunakan Land Change Modeler. Keuntungan pada metode LCM adalah dapat diketahui pertambahan dan pengurangan kelas tutupan lahan, konversi kelas tutupan lahan secara detail dan juga persistensi sebuah kelas tutupan lahan. Kemudian didapatkan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana perubahan tutupan lahan selama tahun 2015-2020 dengan metode LCM dan melakukan analisis perubahan tutupan lahan dengan menggunakan permodelan spasial metode LCM Untuk mencapai tujuan serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dilakukan tahapan yaitu, menginterpretasi dan mengklasifikasikan tutupan lahan berdasarkan citra satelit Landsat-8 dan analisis perubahan tutupan lahan dengan menggunakan metode LCM. Pada tahap pertama klasifikasi tutupan lahan menggunakan 4 kelas tutupan lahan yaitu vegetasi, badan air, tanah kosong dan lahan terbangun dengan metode Keywords: Konversi Lahan, Perubahan Tutupan Lahan, Tutupan Lahan. Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Muhammad Umar Ibrahim)

60	PEMODELAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	ABS-41
Analisis Perubahan Penggunaan Lahan akibat Urbanisasi di Kota Balikpapan Periode Tahun 2012 - 2022 Nailla Cahya Rahmadayani Milano, Salva Fearnisya, Raihanaldy Suryaatmadja, Achmad Ghozali, S.T., M.T. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan *milano2011.4[at]gmail.com Abstract Kota Balikpapan merupakan salah satu Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terkena dampak dari urbanisasi. Adanya urbanisasi menyebabkan Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk tertinggi pada posisi ketiga di Provinsi Kalimantan Timur. Adanya urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk meningkat yang diikuti dengan meningkatnya permintaan akan lahan untuk memenuhi kegiatan masyarakat. Tingginya permintaan akan menyebabkan semakin berkurangnya lahan kosong pada perkotaan dan pada akhirnya timbulnya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi perlu diwaspadai apabila bersifat tidak terkendali dan mengubah fungsi awal lahan hijau seperti RTH, hutan dan lainnya menjadi lahan terbangun. Diperlukan monitoring terkait perubahan penggunaan lahan di Kota Balikpapan dalam periode satu dekade untuk melihat tren perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kota Balikpapan. Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kota Balikpapan dalam periode satu dekade. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan analisis perubahan penggunaan lahan akibat urbanisasi pada periode satu dekade dengan menggunakan Google Earth Engine (GEE) dan citra satelit landsat 7, Landsat 8 dan Sentinel 2A untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan di Kota Balikpapan. Dilanjutkan dengan metode overlay untuk melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kota Balikpapan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil bahwa dalam periode satu dekade Kota Balikpapan mengalami perubahan penggunaan lahan tiap tahunnya. Adapun tren perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada penggunaan lahan terbangun, terbuka dan badan air memiliki tren meningkat. Sedangkan, pada penggunaan lahan hutan dan pertanian memiliki tren menurun. Adapun konversi yang terjadi didominasi pada lahan hutan dan lahan terbuka menjadi lahan terbangun serta lahan hutan menjadi lahan terbuka. Keywords: Urbanisasi, Penggunaan lahan, Perubahan Penggunaan Lahan Share Link | Plain Format | Corresponding Author (Nailla Cahya Rahmadayani Milano)

Page 2 (data 31 to 60 of 129) | Displayed ini 30 data/page
<< PREV 1 2 3 4 5 NEXT >>

Powered By Konfrenzi Ultimate 1.832M-Build6 © 2007-2024 All Rights Reserved