Kelembagaan dalam Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Aglomerasi Indonesia Venny Veronica Natalia- Marly Valenti Patandianan
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Abstract
Penyediaan angkutan umum merupakan salah satu upaya mencapai tujuan transportasi berkelanjutan. Sistem kelembagaan penyediaan angkutan umum perkotaan dalam wilayah aglomerasi melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda. Peran pemangku kepentingan dalam penyediaan angkutan umum perkotaan sangat penting dalam mengintegrasikan layanan yang melintasi wilayah dengan otoritas yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi karakteristik penyediaan angkutan umum perkotaan terhadap peran pemangku kepentingan dalam wilayah aglomerasi- 2) Merumuskan bentuk kelembagaan yang dapat mendukung penyediaan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi dalam satu wilayah aglomerasi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada enam wilayah aglomerasi yang ditetapkan sesuai Peraturan Presiden yang mencakup Mamminasata, Sarbagita, Gerbangkartosusilo, Kedungsepur, Cekungan Bandung, dan Mebingdaro. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan focus group discussion (FGD) yang dilakukan bersama pemangku kepentingan yang terlibat dari aspek kelembagaan dalam penyediaan angkutan massal perkotaan pada enam wilayah studi. Konten analisis digunakan untuk menganalisis transkripsi hasil kegiatan FGD dengan dukungan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) keenam wilayah studi memiliki karakteristik yang berbeda dari aspek kelembagaan dan kemampuan pendanaan daerah dalam penyediaan angkutan umum- 2) Bentuk kelembagaan yang ada saat ini belum dapat mendukung penyediaan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi dalam satu wilayah aglomerasi, sehingga diusulkan sistem kelembagaan yang berbeda.
Keywords: angkutan umum perkotaan, wilayah aglomerasi, kelembagaan, transportasi wilayah metropolitan
Topic: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN
