Kajian Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menuju Infrastruktur Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Universitas Diponegoro Abstract Pengelolaan sampah menjadi sektor yang berperan penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Sektor ini berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, perekonomian, kesenjangan sosial, dan aspek lain pembentuk ekosistem perkotaan. Perlu dipastikan bahwa pengelolaan sampah dapat berkelanjutan, dengan memperhatikan penanganan dan pengurangan sampah di hulu agar sampah yang diangkut ke TPA dapat berkurang. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Cakupan pengelolaan sampah pemerintah hanya mencapai 77,6% di tahun 2020. Di sisi lain, timbulan sampah diprediksikan akan meningkat sebesar 70% di tahun 2030, dengan prediksi timbulan sampah plastik meningkat hingga hampir dua kali lipat. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pengelolaan sampah di tingkat hulu untuk mengurangi timbulan sampah. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kota Semarang telah melakukan berbagai intervensi dengan didukung keterlibatan LSM dan sektor swasta. Secara keseluruhan, Semarang telah membuat kemajuan yang signifikan, tetapi langkah-langkah tersebut belum saling terkait dan hasilnya belum terukur secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk mengkaji intervensi tersebut untuk mempersiapkan peluang pengelolaan sampah Kota Semarang di masa mendatang sebagai bagian dari infrastruktur yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagai upaya menuju infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kajian dilakukan terhadap program pengelolaan sampah pemerintah dan inisiatif pengelolaan sampah pihak LSM dan swasta. Data mengenai program pemerintah diperoleh melalui telaah dokumen RPJMD, Renstra Bappeda, Renstra DLH dalam SIMPERDA, LKjIP Bappeda, dan LKjIP DLH. Inisiatif LSM dan swasta diperoleh melalui wawancara. Metode kajian yang digunakan adalah content analysis dengan pendekatan eksplanatif untuk meninjau perencanaan dan pelaksanaan program dan inisiatif, serta cascading untuk menjabarkan input dan ketercapaian kinerja pemerintah mulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yaitu (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, (3) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dan (4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Kegiatan dari program tersebut didominasi oleh kegiatan pelayanan dasar yang bersifat rutin di tingkat hilir. Hal ini direpresentasikan dalam proporsi anggaran pengelolaan sampah pada tahun 2016-2021, dimana kegiatan penyapuan dan pengangkutan sampah memiliki persentase serapan anggaran sebesar lebih dari 50% setiap tahunnya. Di sisi lain, kegiatan yang bersifat inovatif untuk penanganan sampah di hulu, seperti sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah dan pembangunan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan, hanya menyerap anggaran paling tinggi sebesar 7%. Pihak LSM dan swasta juga turut mendukung upaya pengelolaan sampah melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan inovasi baru. Namun, kontribusi non-pemerintah terbilang belum signifikan apabila dibandingkan dengan timbulan sampah di Kota Semarang yang terus meningkat setiap tahunnya. Terlebih lagi, inisiatif non-pemerintah masih bersifat incremental dan belum terintegrasi dengan program pemerintah. Terdapat tiga temuan yang menjadi sorotan, yaitu (1) Pemerintah masih berfokus pada penanganan sampah di tingkat hilir, (2) Keterlibatan stakeholder yang belum sinergis, dan (3) Belum adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari temuan tersebut, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang berkelanjutan, antara lain (1) Pemerintah perlu menciptakan penanganan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir, (2) Perlunya kerangka kerjasama dan roadmap dengan stakeholder untuk menghasilkan keterlibatan yang sinergis, dan (3) Perlu adanya perubahan perilaku masyarakat untuk terlibat di pengelolaan sampah di tingkat hulu. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Pemahaman pemangku kepentingan tentang tantangan pengelolaan sampah di Kota Semarang, (2) Kesadaran warga untuk pengurangan dan pemilahan sampah, (3) Kerangka kerjasama keterlibatan pihak non-pemerintah untuk menghasilkan inisiatif strategis, (4) Tata kelola pengelolaan sampah yang tepat dan inklusif, dan (5) Pilot project sebagai model pengelolaan sampah yang dapat diperluas. Melalui hal tersebut, fokus upaya pengelolaan sampah dapat diarahkan ke hulu, sehingga dapat terjadi pengurangan timbulan sampah, selaras dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. Keywords: Hulu, pengelolaan sampah berkelanjutan, sinergis Topic: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CERDAS DAN BERKELANJUTAN |
ASPI 2023 Conference | Conference Management System |